Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer

• 主要作者: Louis Sleyvent Eliezer Tappangan
• 格式: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• 語言: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• 出版: 2020
• 主題: HV7231-9960 Criminal justice administration
• 在線閱讀: http://repository.unair.ac.id/96710/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/5/5.%20BAB%20II%20PENGADILAN%20MILITER%20BERWENANG....pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/6/6.%20BAB%20III%20RATIO%20DECIDENDI%20DARI....pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/7/7.%20BAB%20IV%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/8/8.%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/96710/; http://www.lib.unair.ac.id

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, yang pertama karena subjekny...