Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa

Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, SALENGKE, Sam, , Dr. Warsito Utomo
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/49253/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=10118
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
بواسطة: , NURMASITA, Sitti, وآخرون
منشور في: (2003)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
بواسطة: TENANG HARYANTO, 099813008/M
منشور في: (2001)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
بواسطة: , PURNOMO, Hadi, وآخرون
منشور في: (2002)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (2006)

Penataan organisasi Pemerintah Kota Magelang
بواسطة: , SOEWARNO, وآخرون
منشور في: (2003)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
بواسطة: , SUPRIYANTO, Agus Budi, وآخرون
منشور في: (2003)

Analisis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 di Kabupaten Gowa
بواسطة: , MAWARNI, وآخرون
منشور في: (2008)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
بواسطة: , MARBUN, Makmur, وآخرون
منشور في: (2004)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
بواسطة: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, وآخرون
منشور في: (2003)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH (Kajian tentang Peradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II Kabupaten Sidoarjo)
بواسطة: MAHMUD JUNAIDI, 079514952
منشور في: (2000)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
بواسطة: , SIBAY, Junaidi, وآخرون
منشور في: (2006)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
بواسطة: , MANURUNG, Romualdo, وآخرون
منشور في: (2004)

Strategi pemerintah daerah dalam memantapkan pelaksanaan otonomi :: Studi kasus percontohan otonomi Kabupaten Dati II Gowa
بواسطة: , KURNIA, وآخرون
منشور في: (1997)

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
بواسطة: , SEPRIZAL, وآخرون
منشور في: (2013)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
بواسطة: , NURMALA, وآخرون
منشور في: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
بواسطة: , NASUTION, Abdul Rahman, وآخرون
منشور في: (2002)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
بواسطة: , HARAHAB, Yulkarnain, وآخرون
منشور في: (2005)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
بواسطة: , SUYATNO, وآخرون
منشور في: (2002)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
بواسطة: , PRAWISNU, Eddy, وآخرون
منشور في: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
بواسطة: , SOY, Reasey, وآخرون
منشور في: (2004)

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang
بواسطة: , MUGIYATNO, وآخرون
منشور في: (2001)

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pesawaran
بواسطة: , IHSAN TAUFIQ, وآخرون
منشور في: (2014)

POLA PENGUASAAN DAN UPAYA PENATAAN LINGKUNGAN TANAH WEDIKENGSER DI PINGGIRAN SUNGAI CODE YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
بواسطة: , Sulastriyono
منشور في: (2002)

TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
بواسطة: ERINA MELANI, -
منشور في: (2003)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
بواسطة: , SUYATNO, وآخرون
منشور في: (2002)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
بواسطة: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, وآخرون
منشور في: (2005)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (2003)

Dampak penataan organisasi pemerintah daerah terhadap aspek kepegawaian berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Timur :: Studi kasus
بواسطة: , PANDARANGGA, Abner, وآخرون
منشور في: (2006)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
بواسطة: , HASHIM, Fadhil, وآخرون
منشور في: (2003)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
بواسطة: , ZAMZAMI, A, وآخرون
منشور في: (2003)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
بواسطة: , SUSILO, Fierman, وآخرون
منشور في: (2008)

Restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Surabaya 1999-2007
بواسطة: , PRIBADI, Ulung, وآخرون
منشور في: (2009)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
بواسطة: , SINA, La, وآخرون
منشور في: (2002)

Formulasi kebijakan penataan organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan PP No 8 Tahun 2003
بواسطة: , PAWANTI, Irna, وآخرون
منشور في: (2004)

Implikasi penataan organisasi pemerintah daerah berdasarkan PP. No.84 Tahun 2000 terhadap manajemen kepegawaian :: Studi di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat
بواسطة: , HIDAYAT, Wachyu, وآخرون
منشور في: (2002)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
بواسطة: , RAHARJA, Sugito, وآخرون
منشور في: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
بواسطة: FAJAR ANUGRAH, 039814665
منشور في: (2004)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
بواسطة: Fajar Anugrah, -
منشور في: (2003)

Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
بواسطة: NIKEN YANUAR ANGGRAENI, -
منشور في: (2004)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
بواسطة: , TAUFIKURAHMAN, وآخرون
منشور في: (2007)