Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa

Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, SALENGKE, Sam, , Dr. Warsito Utomo
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/49253/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=10118
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Penataan organisasi Pemerintah Kota Magelang
by: , SOEWARNO, et al.
Published: (2003)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Analisis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 di Kabupaten Gowa
by: , MAWARNI, et al.
Published: (2008)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
by: , MARBUN, Makmur, et al.
Published: (2004)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH (Kajian tentang Peradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II Kabupaten Sidoarjo)
by: MAHMUD JUNAIDI, 079514952
Published: (2000)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
by: , SIBAY, Junaidi, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Strategi pemerintah daerah dalam memantapkan pelaksanaan otonomi :: Studi kasus percontohan otonomi Kabupaten Dati II Gowa
by: , KURNIA, et al.
Published: (1997)

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
by: , SEPRIZAL, et al.
Published: (2013)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
by: , NURMALA, et al.
Published: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
by: , HARAHAB, Yulkarnain, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang
by: , MUGIYATNO, et al.
Published: (2001)

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pesawaran
by: , IHSAN TAUFIQ, et al.
Published: (2014)

POLA PENGUASAAN DAN UPAYA PENATAAN LINGKUNGAN TANAH WEDIKENGSER DI PINGGIRAN SUNGAI CODE YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
by: , Sulastriyono
Published: (2002)

TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: ERINA MELANI, -
Published: (2003)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
by: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, et al.
Published: (2005)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Dampak penataan organisasi pemerintah daerah terhadap aspek kepegawaian berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Timur :: Studi kasus
by: , PANDARANGGA, Abner, et al.
Published: (2006)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
by: , SUSILO, Fierman, et al.
Published: (2008)

Restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Surabaya 1999-2007
by: , PRIBADI, Ulung, et al.
Published: (2009)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Formulasi kebijakan penataan organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan PP No 8 Tahun 2003
by: , PAWANTI, Irna, et al.
Published: (2004)

Implikasi penataan organisasi pemerintah daerah berdasarkan PP. No.84 Tahun 2000 terhadap manajemen kepegawaian :: Studi di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat
by: , HIDAYAT, Wachyu, et al.
Published: (2002)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajar Anugrah, -
Published: (2003)

Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
by: NIKEN YANUAR ANGGRAENI, -
Published: (2004)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)