PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI KONSEKUENSI PENERBITAN OBLIGASI PEMERINTAH
Meskipun Perjanjian Perwaliamanatan tidak diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 bukan berarti perjanjian tersebut tidak ada landasan hukumnya melainkan dapat kita gunakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal sebagai aturan pelaksananya. Hal...
Saved in:
主要作者: | |
---|---|
格式: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
語言: | Indonesian |
出版: |
1997
|
主題: | |
在線閱讀: | http://repository.unair.ac.id/51009/1/KK%20Per%202267-97.Slim%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/51009/ http://lib.unair.ac.id |
標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|