PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI KONSEKUENSI PENERBITAN OBLIGASI PEMERINTAH

Meskipun Perjanjian Perwaliamanatan tidak diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 bukan berarti perjanjian tersebut tidak ada landasan hukumnya melainkan dapat kita gunakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal sebagai aturan pelaksananya. Hal...

全面介紹

Saved in:
書目詳細資料
主要作者: MARIATI SIMAMORA, 039313688
格式: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
語言:Indonesian
出版: 1997
主題:
在線閱讀:http://repository.unair.ac.id/51009/1/KK%20Per%202267-97.Slim%20p.pdf
http://repository.unair.ac.id/51009/
http://lib.unair.ac.id
標簽: 添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!