PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI KONSEKUENSI PENERBITAN OBLIGASI PEMERINTAH

Meskipun Perjanjian Perwaliamanatan tidak diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 bukan berarti perjanjian tersebut tidak ada landasan hukumnya melainkan dapat kita gunakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal sebagai aturan pelaksananya. Hal...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: MARIATI SIMAMORA, 039313688
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Published: 1997
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/51009/1/KK%20Per%202267-97.Slim%20p.pdf
http://repository.unair.ac.id/51009/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian