EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN, DAN PEMUKIMAN DI KOTA SURABAYA

• Main Author: GILANG PERMANA FITRANANDA ADIKARA, 071211132010
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016
• Subjects: HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/42405/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/42405/13/FIS.AN.60-16%20Adi%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/42405/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, serta wawancara mendalam. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yang diteruskan dengan snowball sampling. Untuk menjamin keabsahan data maka digunakan teknik triangulasi. Serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan data menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman belum maksimal dalam pelaksanaanya. Hal itu dibuktikan dari 7 poin klasifikasi yang ada terkait pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas hanya 3 poin klasifikasi saja yang hasilnya positif dan sesuai dengan ketentuan yang ada. 3 poin klasifikasi tersebut yaitu tim verifikasi, sistem pengawasan dan pengendalian, serta pembuatan dan penyampaian laporan. Sedangkan 4 poin klasifikasi tersebut adalah penyediaan dan penyerahan, sistem pengelolaan dan penganggaran, penyelenggaraan sanksi serta evaluasi. Adapun faktor yang paling menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah faktor sumber daya manusia sedangkan faktor yang paling menghambat pelaksanaan adalah faktor lingkungan ekonomi.