IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 1993 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LAMONGAN

• المؤلف الرئيسي: MARIA CHARLIN NORIN RESWA, 071211133028
• التنسيق: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• اللغة: Indonesian; Indonesian
• منشور في: 2016
• الموضوعات: HB522-715 Income. Factor shares
• الوصول للمادة أونلاين: http://repository.unair.ac.id/41283/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/41283/13/FIS.AN.22-16%20Res%20i-min.pdf; http://repository.unair.ac.id/41283/; http://lib.unair.ac.id

Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara lengkap dan jelas diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Implementasi kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor ini dikatakan berjalan dengan baik jika dalam proses implementasinya pengujian berkala kendaran bermotor yang ada bisa sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menggambarkan proses yang terjadi dalam implementasi Keputusan Menteri No.71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menteri No.71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah petugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu petugas administrasi dan juga tenaga penguji, serta pemilik kendaraan ataupun supir sebagai kelompok sasaran kebijakan. Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling pada Key Informan, lalu dilanjutkan dengan teknik snowball. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan kelompok sasaran yang sedang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Selanjutnya lima petugasUPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, dengan cara memilah – milah data, catatan tertulis untuk menajamkan analisa, menggolongkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya. Kemudian melakukan penyajian data, dan terakhir adalah adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan telah berjalan cukup baik dikarenakan sudah cukup sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 71 sebagai parameter pengukurnya. Dari sembilan penyajian data yang ada delapan diantaranya sudah sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Keputusan Menteri sehingga satu pasal masih perlu mengalami perbaikan yaitu terkait dengan tenaga penguji. Berdasarkan faktor yang ada didapat hasil bahwa faktor komunikasi, sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan ketegasan aparatur pemerintah menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, sedangkan faktor sumber daya finansial, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi menjadi faktor pendukung pengujian berkala kendaraan bermotor.