ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUSEN MINYAK GORENG DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUSEN MINYAK GORENG DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999)

The study aimed at investigating the position of PT. Agro Makmur Raya and PT. Multi Nabati Sulawesi in the dedision made by KPPU, which was the Decision Number 24IKPPU-V2009 and finding out whether the verificationof the evidence by the KPPU in the dedision has been pursuant to the existing positive...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Tulandi, Edwin Steven, Paripurna, S
Format:	Theses and Dissertations PeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011
Subjects:	Commercial and Contract Law
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/97196/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=53900
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Gugatan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan Undang-undang Merek
by: , SUPRAMONO, Gatot, et al.
Published: (2004)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: NASUTION, AMRI
Published: (2015)

Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan :: Kajian terhadap Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg
by: , ANDRIYENI, Wanda, et al.
Published: (2006)

Analisis pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga SMS off-net dalam Praktek Bisnis Operator Telepon Seluler di Indonesia :: Studi kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia
by: , SIMORANGKIR, David, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Pertanggung jawaban Notaris dalam hal melakukan pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris
by: , PRASETYO, Agung Dwi, et al.
Published: (2007)

EKSISTENSI PASAL 45 DAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
by: ELFRIDA, 030115239
Published: (2005)

TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: ERINA MELANI, -
Published: (2003)

Implementasi Pidana Pasal 279 Dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Kawin Siri
by: Cyndi Arista
Published: (2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN PASAL 40 JO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Sudirman
Published: (2010)

Tanggung Gugat Kontraktor Dalam Kontrak Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1999
by: Bayu Dwi Haryanto, -
Published: (2005)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

TINJAUAN SECARA KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 287 KUHP
by: MADE DARMA WEDA, SH., MS.
Published: (2014)

TINJAUAN SECARA KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 287 KUHP
by: Made Darma Weda, SH.,MS
Published: (1990)

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TERHADAP YAYASAN
by: Ivana Wijaya, 030810279 N
Published: (2009)

Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
by: Dini Ika Ruliani
Published: (2020)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR RETAIL DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)
by: Askurullah, Askurullah, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN PRAKTIK PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PASAL 29 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS TERHADAP BANK-BANK REKAPITALISASI YANG TELAH GO PUBLIK)
by: YUSUF YUDISTIRA, 049510780 E
Published: (2001)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
by: Soejadi, R.
Published: (1984)

IMPLEMENTASI PASAL 216 KUHP DALAM HAL PENGAMBILAN MINUTA AKTA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PASAL 264 DAN 266 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA
by: DIAN ERINA KARTIKA SARI, 031142044
Published: (2013)

TINJAUAN PERJANJIAN WARALABA SEBAGAI PERJANJIAN YANG DIKECUALIKAN DALAM PASAL 50 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ( STUDI KASUS DI PT. BARAMA INTERCITY TREDUCASINDO )
by: , Fatimah Samiyah, SH, et al.
Published: (2014)

Tanggung Gugat PT Merpati Nusantara Airlines Dalam Iklan "Serba 42" Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
by: Sakti Agung Pradono
Published: (2005)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
by: , SIBAY, Junaidi, et al.
Published: (2006)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA: STUDI KASUS PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
by: , Hendarwan, et al.
Published: (2011)

PENERAPAN PASAL 54 DAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIDALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2011/PN.SLEMAN
by: , ANGELINA SEPTIANI, et al.
Published: (2014)

Makna persekongkolan berdasarkan undang-undang no.5 tahun 1999 dalam proses pengadaan barang/jasa di Bank Indonesia
by: , FAISAL. T, et al.
Published: (2010)

MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SARI MANDIANA, 091070539
Published: (2017)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Upaya hukum terhadap keputusan majelis pengawas daerah tentang persetujuan notaris untuk diperiksa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris
by: , SYAMSUL, Zulfikar, et al.
Published: (2010)

FIDUSIA ULANG DAN PREFERENSI PARA KREDITURNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: ARIE ROCHMALIA, -
Published: (2001)

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA (PERSERO) PEMASARAN WILAYAH JATENG DAN DIY TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI BBM KEPADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Kussumawati, Astri, et al.
Published: (2011)

Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Ridwan, 099411705 M
Published: (1996)

Tinjauan yuridis tentang peranan jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata berdasar Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 di Kejaksaan Negeri Purwokerto
by: , AKHIRMAN, Nur, et al.
Published: (2003)