Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, MARBUN, Makmur, , Prof.Dr. Riswandha Imawan
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/65041/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=25906
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Proses pemilihan Kepala Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: STudi kasus pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karang Anyar
بواسطة: , DWIPUTRANTI, L. Erni Februaria, وآخرون
منشور في: (2004)

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
بواسطة: , SANG, Abdurrahman, وآخرون
منشور في: (2004)

Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa
بواسطة: , SALENGKE, Sam, وآخرون
منشور في: (2003)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
بواسطة: , Aryudhi Permadi, وآخرون
منشور في: (2014)

TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
بواسطة: ERINA MELANI, -
منشور في: (2003)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
بواسطة: , GANAPI, Epi, وآخرون
منشور في: (2010)

KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
بواسطة: NAONY FENTI ISTIQLALLIA, 031411133056
منشور في: (2018)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
بواسطة: GALANG PERMANA, 031411131053
منشور في: (2018)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
بواسطة: , MANURUNG, Romualdo, وآخرون
منشور في: (2004)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
بواسطة: , NURMASITA, Sitti, وآخرون
منشور في: (2003)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
بواسطة: , RAHARJA, Sugito, وآخرون
منشور في: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
بواسطة: FAJAR ANUGRAH, 039814665
منشور في: (2004)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
بواسطة: Fajar Anugrah, -
منشور في: (2003)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
بواسطة: , PURNOMO, Hadi, وآخرون
منشور في: (2002)

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
بواسطة: , SEPRIZAL, وآخرون
منشور في: (2013)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (2006)

PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
بواسطة: SURAHMAN, 099913265 M
منشور في: (2001)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
بواسطة: , SUYATNO, وآخرون
منشور في: (2002)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
بواسطة: , NASUTION, Abdul Rahman, وآخرون
منشور في: (2002)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
بواسطة: Sri Winarsi. SH., MH., وآخرون
منشور في: (2003)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
بواسطة: , SUYATNO, وآخرون
منشور في: (2002)

Proses pemilihan Kepala Daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Analisis isi koran Kompas, Surya, Teropong, dan Radar Madura mulai Bulan Januari sampai dengan April 2003
بواسطة: , SUBAGYO, Dwi Hary, وآخرون
منشور في: (2005)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
بواسطة: , SOY, Reasey, وآخرون
منشور في: (2004)

Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I
بواسطة: , SURIANSYAH, Agus, وآخرون
منشور في: (2004)

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAR AIR MINUM KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
بواسطة: Laila Annisatin, 030010831 U
منشور في: (2004)

Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
بواسطة: Laila Annisatin, L
منشور في: (2004)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH (Kajian tentang Peradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II Kabupaten Sidoarjo)
بواسطة: MAHMUD JUNAIDI, 079514952
منشور في: (2000)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
بواسطة: , SUPRIYANTO, Agus Budi, وآخرون
منشور في: (2003)

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat :: Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari
بواسطة: , RIFANTO, Djoko, وآخرون
منشور في: (2002)

Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati
بواسطة: , SIBAY, Junaidi, وآخرون
منشور في: (2006)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
بواسطة: SITI MAISYAROH, 030810130 M
منشور في: (2012)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
بواسطة: , ISMAIL, Rushan, وآخرون
منشور في: (1987)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
بواسطة: , SINA, La, وآخرون
منشور في: (2002)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
بواسطة: , HASHIM, Fadhil, وآخرون
منشور في: (2003)

Kinerja Kecamatan Bulik sebagai Pusat Pelayanan Publik di tingkat kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
بواسطة: , JAYADIPUTERA, Triadi Eka Asi, وآخرون
منشور في: (2004)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
بواسطة: , Hendra, SH, وآخرون
منشور في: (2011)

PRINSIP KERAHASIAAN BANK PASCA DIKELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
بواسطة: CHRISTOPHER GANADHI THE, 031614253009
منشور في: (2018)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
بواسطة: , HARAHAB, Yulkarnain, وآخرون
منشور في: (2005)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN MAKANAN DAN MINUMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
بواسطة: ADDINUL HAQ YAQUB, 031724153042
منشور في: (2019)