Implementasi kebijakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan Propinsi terhadap aset-aset budaya di daerah :: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Saved in:
Main Authors: | , ISHAQ, M. Daud, , Prof.Dr. Zamroni |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2004
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/65032/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=25897 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP SEWA TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BERSETIPIKAT HAK PAKAI
by: I GUSTI NGURAH BIMA PRASTAMA, 031624253022
Published: (2018) -
Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (JKAP Volume 10 Nomor 2)
by: Purwanto, Erwan Agus
Published: (2004) -
Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
by: Purwanto, Erwan Agus
Published: (2006) -
KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
by: MUHAMMAD OKY ANDRIANTO, 031211133012
Published: (2018) -
Studi implementasi kebijakan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Pendidikan :: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984
by: , MARYANI, et al.
Published: (2003)