Implementasi kebijakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan Propinsi terhadap aset-aset budaya di daerah :: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Saved in:
Main Authors: | , ISHAQ, M. Daud, , Prof.Dr. Zamroni |
---|---|
格式: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
出版: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2004
|
主題: | |
在線閱讀: | https://repository.ugm.ac.id/65032/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=25897 |
標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
相似書籍
-
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP SEWA TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BERSETIPIKAT HAK PAKAI
由: I GUSTI NGURAH BIMA PRASTAMA, 031624253022
出版: (2018) -
Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (JKAP Volume 10 Nomor 2)
由: Purwanto, Erwan Agus
出版: (2004) -
Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
由: Purwanto, Erwan Agus
出版: (2006) -
KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
由: MUHAMMAD OKY ANDRIANTO, 031211133012
出版: (2018) -
Studi implementasi kebijakan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Pendidikan :: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984
由: , MARYANI, et al.
出版: (2003)