Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, SOY, Reasey, , Promotor Prof.Dr. Miftah Thoha, MPA
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/63770/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=24635
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajar Anugrah, -
Published: (2003)

PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: SURAHMAN, 099913265 M
Published: (2001)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

Perceraian dan masalahnya dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , SOEWARDJO, Dadio, et al.
Published: (1986)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
by: , TOPANI, Irawan, et al.
Published: (2007)

PEDULI ZAKAT DAN POTENSINYA BERTALIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DAN OTONOMI DAERAH
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

PENGARUH UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN 01 KOTAMAOVA SURABAYA
by: SRI HAJATI
Published: (1991)

PROBLEMATIKA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: ADIARTI PURNALITA, 030942091
Published: (2011)

PENGARUH UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN 01 KOTAMADYA SURABAYA
by: Sri Hajati, SH
Published: (1991)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ALICE ANGELICA, 090410182 MH
Published: (2008)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
by: NIKEN YANUAR ANGGRAENI, -
Published: (2004)

Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999
by: Nur Lailly, -
Published: (2006)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
by: ARI W. PUSPITOSARI, -
Published: (2002)

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAR AIR MINUM KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Laila Annisatin, 030010831 U
Published: (2004)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Laila Annisatin, L
Published: (2004)

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

HARTA PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: OLIVIA CITRA AMANDA, 030510553 N
Published: (2009)

Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga : Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Perkawinan suku Dayak Kenyah ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan
by: , HUSAIN, Warliah, et al.
Published: (2003)