Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, TUKAN, Aloysius, , Prof. Emmy Pangaribuan, SH
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/59261/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=20126
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ALICE ANGELICA, 090410182 MH
Published: (2008)

Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999
by: Nur Lailly, -
Published: (2006)

Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
by: Vera Indah Nurul Rochmah
Published: (2002)

EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: REGA SITI FATIMAH, 030810703
Published: (2011)

BANGUNAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GURUH ARIE WlBOWO, 039614306
Published: (2000)

Bangunan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
by: Guruh Arie Wibowo
Published: (2000)

Bangunan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
by: Guruh Arie Wibowo
Published: (2000)

Perlindungan hukum atas hak nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi setelah berlakunya PP Nomor 25 Tahun 1999
by: , MUSJTARI, Dewi Nurul, et al.
Published: (2001)

PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: MUHAMMAD IQBAL, 039910537 U
Published: (2005)

PENDAFTARAN HAK JAMINAN FlDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: KAYUN WlDIHARSONO, SH., 030010041 N
Published: (2002)

PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEPEMILIKAN RUMAH KOS SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2017
by: SATYA ADI WICAKSANA, 031511133214
Published: (2018)

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PD. BPR. BANK SLEMAN DI YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: , M. Zaini Arista Adisurya, et al.
Published: (2013)

Penanganan kredit bermasalah di BRI Cabang Sleman dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
by: , DIANARTA, I Gde, et al.
Published: (2008)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Kontrol Terhadap Merger Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 Dan PP Nomor 27 Tahun 1998
by: Fajar Purnadi, -
Published: (2004)

Makna Menggunakan, Menggabungkan, Mencampurkan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Barang-Barang Produksi Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
by: Ajrina Yuka Ardhira
Published: (2020)

Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999
by: Mambangil
Published: (2003)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Jual Beli Tanah Hak Milik Belum Terdaftar Tidak Dubuktikan Dengan Akta PPAT Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
by: Mira Suwanda Yani, -
Published: (2004)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
by: Sri Winarsi. SH., MH., et al.
Published: (2003)

HARTA PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: OLIVIA CITRA AMANDA, 030510553 N
Published: (2009)

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: DIAN FITRI SABRINA, 031514153019
Published: (2016)

Peran Serikat Pekerja dalam penyelesaian perselisihan industrial di tingkat pemerantaraan pada perusahaan di sektor industri di kota Semarang setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2000
by: , WIDIYASTUTI, Enik Nurhayatini, et al.
Published: (2002)

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT JAMINAN FlDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ELVIRA AGUSTINA JUSUF. S.H, 030010001 N
Published: (2002)

Analisis status kemilikan obyek jaminan fidusia menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
by: , WIJAYA, Indra Yudha, et al.
Published: (2006)

FIDUSIA ULANG DAN PREFERENSI PARA KREDITURNYA BERDASARKAN UNDANG -UNDANG No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: ARIE ROCHMALIA, 039714547
Published: (2001)

FIDUSIA ULANG DAN PREFERENSI PARA KREDITURNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: ARIE ROCHMALIA, -
Published: (2001)

Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
by: Dini Ika Ruliani
Published: (2020)

JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
by: DESY NURKRISTIA TEJAWATI, 030810672 N
Published: (2010)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam pendaftaran jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
by: , ARSANTO, Agung Budi, et al.
Published: (2007)

Ketimpangan pendapatan Kabupaten dan Kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan pasca berlakunya UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.34 Tahun 2000
by: , PUTARTA, Pulasna, et al.
Published: (2004)

LARANGAN PENJAMINAN ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: NINING HERLINA, 030810675 N
Published: (2010)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

PERBEDAAN PENAFSIRAN HUKUM PADA PASAL 11 UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA YANG MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
by: , Abednigo Isa, et al.
Published: (2013)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Tinjauan yuridis perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut UU Nomor 8 Tahun 1999
by: , WILOGO, Affif Panji, et al.
Published: (2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK DALAM MELAKUKAN UPAYA EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: , NELSY WATY, et al.
Published: (2014)