PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PENERIMA PROTOKOL (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.SKA)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PENERIMA PROTOKOL (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.SKA)

The study aims to learn about law protection to Official Certifier of Title Deeds as protocol receiver in case study decision No. 83/Pdt.G/2011/PN.SKA. and to determine the role of Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) to provides protection for Official Certifier of Title Deeds as protocol rece...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, GHUSNIE ARINI A, , Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/134578/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77508
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Kajian yuridis tentang sengketa peralihan hak atas tanah :: Studi kasus Putusan PN Surakarta No.100/Pdt.G/2003/PN.Ska, Putusan PN Surakarta No.41/Pdt.G/2007/PN.Ska
by: , MARKAMAH, Mayang, et al.
Published: (2010)

Pembatalan akta jual beli tanah di Pengadilan Negeri Surakarta :: Studi kasus Putusan Perkara Nomer : 20/Pdt.G/2003/PN.Ska
by: , FATIKHA, Maulina, et al.
Published: (2009)

TINJAUAN TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PUTUSAN REG. NOMOR 53/PDT.G/2008/PN BANTUL
by: , Ari Noprianto, S.H., et al.
Published: (2012)

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 153/Pdt.G/2010/PN.Ska)
by: , Nonie Kusuma Dewi, et al.
Published: (2013)

CACAT HUKUM YANG MENGAKIBATKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MENJADI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN NO. 446/Pdt.G/2012/PN/Bks)
by: ACHMAD NUESKI MEIRINGGA, 031214253149
Published: (2017)

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 143/PDT.G/2005/PN.SKA TENTANG PEMBATALAN HIBAH DIKAITKAN DENGAN ALIMENTASI ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
by: , Ria Agni Puspita, et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan :: Studi kasus Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2005/PN.Btl
by: , PRASETYOWATI, et al.
Published: (2009)

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ( STUDI KASUS PENETAPAN No.54/Pen.Pdt.P/2009/PN.Ska )
by: , Versany Trias Goretty S, et al.
Published: (2011)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH â��PURAâ��PURAâ�� (SCHIJN HANDELING) : Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G./2009.PN.BTL
by: , Hersa Krisna Muslim, et al.
Published: (2012)

Tinjauan Pembatalan Akta Hibah Tanah yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Luar Wilayah Kewenangannya :: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.11/Pdt.G/2002/PN.Kalianda
by: , KURNIASIH, Desy, et al.
Published: (2007)

PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA HIBAH KARENA ADANYA CACAT HUKUM (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 111/Pdt.G/2001/PN.Ska., Putusan PengadilanTinggi Semarang No. 370/Pdt/2003/PT.Smg., dan Putusan Mahkamah Agung No. 2590 K/Pdt/2004)
by: , IKA DYAH WIJAYANTI, et al.
Published: (2014)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT UMUM
by: Dewi Kemala Sari, 030810166
Published: (2010)

Pembatalan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) jual beli hak atas tanah sebagai alat bukti peralihan hak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta :: Studi kasus perkara perdata No. 87/Pdt.G/2004/PN.YK
by: , ARISTIANI, Yuni, et al.
Published: (2009)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/Pdt.G/2013/PN.Mlg)
by: ADINDA PRISCA ANUGERAH PUTERI, 031614253076
Published: (2018)

HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH TANAH DALAM KEADAAN SAKIT (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR : 09/PDT.G/ 2011 /PN. SKA. )
by: WIWIEK WIDAYATI, 031042022
Published: (2012)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung
by: , MUSTIKOWATI, Mafruchah, et al.
Published: (2008)

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM GUGATAN ATAS AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PPAT (Studi Kasus Perkara No.66/Pdt.G/2007/PN.Sleman jo No.44/Pdt.G/2008/PT.Yogyakarta)
by: , Maria Angelina Anom Herningtyas Cahyowati, et al.
Published: (2013)

Analisis putusan No.42/PDT.G/2005/PN-YK tentang akta PPAT yang cacat hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
by: , TASRIF, et al.
Published: (2010)

HARMONISASI PENGATURAN PENGANGKATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
by: NENNY MADJA SIARNI, SH, 031324253061
Published: (2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG BERSETIFIKAT ( Studi Kasus Perdata: No.217/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg. dan No.167/Pdt.G/2003/PN.Mks.)
by: , Tri Buana Dewi, SH, et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya
by: , MULYANA, et al.
Published: (2008)

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah
by: , ENYDA, et al.
Published: (2010)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA YOGYAKARTA
by: , DWI LESTARI, et al.
Published: (2014)

Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang menimbulkan sengketa di pengadilan :: Studi kasus Putusan Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2007/PN.Btl
by: , SUYIKATI, et al.
Published: (2009)

Kekuatan pembuktian pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam hukum acara perdata
by: , MAYONI, Reni, et al.
Published: (2010)

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN
by: M ZAINUL ARIEF, 030410520n
Published: (2008)

FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
by: SRI WINARSI, S.H., 099812978 M
Published: (2001)

KETERLIBATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
by: PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, 030110150 N
Published: (2003)

KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN SUSUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0456/Pdt.G/2011/Pa.Ska)
by: , ISTIANAH, S.H., et al.
Published: (2014)

KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN
by: Dhanar Risnandi Putro, 030810108 N
Published: (2010)

EVALUASI KEPUASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP WEBSITE BADAN PERTANAHAN NASIONAL
by: , NUR SOLEKHAH, et al.
Published: (2012)

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS/PPAT SEBAGAI ALAT BUKTIDALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2001/PN.Klt)
by: , SULASTRI, et al.
Published: (2012)

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pemberian hak tanggungan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
by: , TANJUNG, Agus Sopian, et al.
Published: (2010)

Pertanggungjawaban PPAT dalam gugatan perdata atas akta yang dibuatnya :: Analisis perkara perdata nomor: 09/Pdt.G/2000/PN.Wt di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo
by: , WIJAYANTI, Indri, et al.
Published: (2006)

TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/PDT.G/1997/PN.BJM) TANGGAL 28 MARET 1997
by: , Miming Yuliati, et al.
Published: (2013)

LARANGAN MENYEWAKAN ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN (ANALISIS PUTUSAN No. 7/Pdt.G/2011/PN. PWK)
by: PUTRI REYVITA RIDHA SABILA, 031511133031
Published: (2019)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Ardani, et al.
Published: (2011)

Penegakan Hukum Dalam Upaya Penolakan Atas Eksekusi Putusan Nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby
by: Haswida Amalia
Published: (2020)

Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah
by: , WIJAYA, Chuck, et al.
Published: (2007)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Nikmah, S.H, et al.
Published: (2013)