KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

After the constitutional amendment, Indonesia has purified the presidential system. The purification affects on the power of the president and restructuring Indonesian governance. The power of president is no longer absolute. In fact, there is limitation of president power with limitative tenure. Th...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, ANDRYKA, , Andi Sandi ATT, S.H., LL.M.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/134323/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=75429
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Tinjauan yuridis perubahan kekuasaan Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945
by: , HIDAYAT, Zamroni Ahmad, et al.
Published: (2010)

PERSYARATAN SEORANG CALON PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: DAVID TRI PUTRA, 090710036 M
Published: (2009)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam konteks pelaksanaan asas Demokrasi
by: , GULTOM, Robert Sahala, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , Sugeng Riyadi, et al.
Published: (2012)

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)
by: ROFIQOTUL KHOIROT, 039614447
Published: (2000)

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)
by: Rofiqotul Khoirot, -
Published: (2000)

PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , KAMARUDIN, SHI, et al.
Published: (2011)

Pemberhentian Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: RIZKY PUTRA ZULKARNAIN
Published: (2020)

Relevansi UUD 1945 Setelah Perubahan Dengan Kebutuhan Akan Undang-Undang Dasar Baru Bagi Bangsa Indonesia
by: Reavy Rhianto S, -
Published: (2003)

KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , AL MASUDAH, et al.
Published: (2014)

MEKANISME DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , MUHAMMAD YASIN, et al.
Published: (2012)

Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
by: FAIDI, Ach.
Published: (2013)

KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (2012)

Laporan penelitian perbandingan antara hakikat sistem pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945 dengan fa chia (legalisme)
by: , Lasiyo
Published: (1987)

Eksistensi penjelasan UUD 1945 pasca amandemen undang-undang dasar 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

MASALAH SURAT PRESIDEN NOMOR 2826/HK/60 DITINJAU DARI KEDUDUKAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG
by: YUDO HERBENO, 6924
Published: (1981)

KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (UNAMENDABLE PROVISION) DALAM MEKANISME PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: VIRGA DWI EFENDI, 031411131167
Published: (2017)

Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar 1945
by: DEDY DWI SAMPURNA, -
Published: (2006)

HAK MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: DHIA AL UYUN, 031417017303
Published: (2019)

PELIMPAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM HAL PRESIDEN BERHALANGAN SEMENTARA
by: EBU KOSMAS, 031227017332
Published: (2019)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

CALON TUNGGAL DALAM PEMILU KEPALA DAERAH MENURUT SISTEM DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: HERIBERTUS HARI SUMARNO, 131314153059
Published: (2016)

Perkembangan pelaksanaan sistem pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat :: Suatu studi tentang pelaksanaan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu 1960-1999
by: , ISHARYANTO, et al.
Published: (2003)

ANALISIS PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJI~ UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , TANTO LAILAM, SH, et al.
Published: (2012)

Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa
by: , PAULUS, B.P, et al.
Published: (1981)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
by: Soejadi, R.
Published: (1984)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)
by: Irene Angelita Rugian, -
Published: (2020)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

PRINSIP EFISIENSI BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , KARTIKA RESTUTI, et al.
Published: (2014)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajar Anugrah, -
Published: (2003)

Kewenangan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Propinsi Jawa Timur Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
by: YUSA MIAFAIMAH, -
Published: (2003)

Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Periode Tahun 2009)
by: , Naili Fithriyati, et al.
Published: (2012)

Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau
by: , AZRANI, Nur, et al.
Published: (2010)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: LALU ZIAD RAHMAN GHOZALI, 031311133215
Published: (2017)

FUNGSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM RANGKA MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: , Garry Rafeldha Sharon Tapilatu, SH, et al.
Published: (2011)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)