IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA

This thesis aims to determine the juridical implication of Government Regulation Number 2 year 2013 for Pesantren Al-Madinah Foundation has not been adjusted as a result of its articles of association under the provisions on its authority to manage waqf properties and determine the role of Pesantren...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, Elan Kurniawan, , Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/134098/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=75086
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

TINJAUAN HUKUM STATUS BADAN YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DI KOTA YOGYAKARTA
by: , ERNA INDARWATI, et al.
Published: (2012)

Sampak Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan-yayasan Sosial yang telah berdiri
by: , LANDE, Mozedayen Eirene Alfa, et al.
Published: (2006)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: Anwar Borahima
Published: (2024)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TERHADAP YAYASAN
by: Ivana Wijaya, 030810279 N
Published: (2009)

Pengaruh Undang-undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang telah berdiri
by: , ANDRIYANI, Nur, et al.
Published: (2003)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA YAYASAN SATUNAMA YOGYAKARTA
by: , Titik Haryati, SH, et al.
Published: (2012)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

Upaya penyesuaian yayasan lama dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Singkawang :: Studi kasus pada Yayasan Persada Dharma
by: , JATAN, Dodon Almury Baron, et al.
Published: (2005)

PENGGABUNGAN (MERGER) YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG HONOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: HENNY WIDJAJA SOEIDIPUTRI,S.H., 030010004 N
Published: (2003)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1183 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
by: BUDI SANTOSO, 039313668
Published: (2000)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: ZAKRIS SR, S.H.
Published: (1996)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

PRINSIP KERAHASIAAN BANK PASCA DIKELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
by: CHRISTOPHER GANADHI THE, 031614253009
Published: (2018)

Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah : Studi kasus pembuatan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur
by: Tsyaiful Azbari NIM. Sukardi
Published: (2005)

Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau
by: , AZRANI, Nur, et al.
Published: (2010)

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS (STUDI KASUS TENTANG QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH)
by: RIZKY PUTRA ZULKARNAIN, 031214153001
Published: (2013)

Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dikaitkan Dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Budi Santoso NIM039313668
by: Budi Santoso, -
Published: (2000)

Kajian Filsafat Politik atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
by: , THOMAS SATRIYA, et al.
Published: (2013)

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
by: , Evi Askaryanti, SH, et al.
Published: (2013)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Kesinkronan peraturan perundang-undangan nasional tentang zona ekonomi ekskluisif setelah berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut
by: Winasis Yulianto, 099411570
Published: (1997)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN)
by: FAKHRIY ILMULLAH, 031211132010
Published: (2017)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta di Samarinda
by: , SARIPUDIN, et al.
Published: (2004)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
by: , Wiwi Erwina, et al.
Published: (2013)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)