PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

The objective of this study is to find out the implementation on article 8 and article 22 Para (1) Local Regulation the city of Banjarmasin concerning Custom Acquistion of Land and Buildings, and the obstacle implementing it. This is Yuridis Empiris research in which primary datas were collected fro...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, YENNITA ASTARINA, , Dwi Haryati, S.H., M.H.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/126241/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=66448
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

PENERAPAN PASAL 88 AYAT (2) UU NO. 28 TAHUN 2009 TERHADAP EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: NOVIE YUANITA HABSARI, 030942069
Published: (2011)

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH ADANYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , fajri albastra, et al.
Published: (2012)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 PASAL 15 AYAT (3) DAN PASAL 16 ATAS BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PBX DI NUSA TENGGARA TIMUR
by: Indah Tri Oktaviyanti, 151510713009
Published: (2018)

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TERHADAP YAYASAN
by: Ivana Wijaya, 030810279 N
Published: (2009)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kapubaten Sleman
by: , Andrie Saputra, et al.
Published: (2011)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR: 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: INDRASARI AYU FEBRINA, 030810561 N
Published: (2011)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , IDA FITHRIANI, et al.
Published: (2014)

HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPRI/2000)
by: MIFTAKHUL HUDA, 039514261
Published: (2001)

Hak Uji Material Undang-Undang (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan Mpr Nomor III/MPRI/2000)
by: Miftakhul Huda, -
Published: (2001)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Hibah Wasiat, Pajak, Perolehan Hak
by: GALIH SETA LAZUARDHI, 031414253097
Published: (2017)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan
by: , VAIRA, Yulni, et al.
Published: (2008)

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (TINJAUAN YURIDIS PASAL 114 UU NO. 22/1999)
by: MUSPA WAHYUNING PARDIYAH, 039614459
Published: (2000)

VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP NILAI PEROLEHAN OBYEK PAJAK
by: AYU RINI TIRTASARI HARYONO, 031714253018
Published: (2019)

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA PT X DI MALANG
by: NAQRIES, 151610713075
Published: (2019)

Peranan kantor pertanahan sebagai pengawas pemenuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang
by: , DESTAVIANI, et al.
Published: (2009)

KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF K KUHAP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-X/2012
by: SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, S.H., 031614153051
Published: (2018)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUM 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: LILIEK KAMILAH, SH.,M.Hum
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Liliek Kamilah, SH.,M.Hum
Published: (1995)

PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS HIBAH WASIAT
by: BILLQIS RIHADATUL ‘AISY, 031724253034
Published: (2019)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Pembelian Agunan Sementara
by: Denita Cahyanti Wahono
Published: (2021)

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perolehan hak karena waris di Kota Yogyakarta
by: , FITRIYENI, Cut Era, et al.
Published: (2004)

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PT.ABC
by: Syaulia Regina Manta, 151510713046
Published: (2018)

PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 111 AYAT (3) PERMENAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997
by: HENRY KURNIA SETIAWAN, S.H., 031314253047
Published: (2017)

PENGANIAYAAN DALAM PASAL 351 AYAT (3) KUHP (STUDI KASUS NY. ITA)
by: LILA YASINTA, 039714499
Published: (2001)

PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
by: NIBRAS QONITAHSARI WIDODO, S.H, 031624253009
Published: (2018)

RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SETELAH DITERBITKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-32/PJ/2015
by: HARDIAN ICHWANSAH PUTRA, 031414253023
Published: (2016)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
by: , RUTH ROSIANA, et al.
Published: (2011)

KEWENANGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK ATAS APARTEMEN SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: FREISTYA YENNY MAQHFIROH,S.H.
Published: (2019)

PELANGGARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM JUAL BELI TANAH
by: ALDI LUNA RAMADHAN, 031511133043
Published: (2019)

Pengembangan SIGPBB untuk monitoring pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
by: , MUHARAM, Aam, et al.
Published: (2003)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN PADA PT. INDOTRANS MANDIRI
by: Adinda Cahyafitri Kusumadanty, 151510713019
Published: (2018)

Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
by: Dini Ika Ruliani
Published: (2020)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis pengawasan KPP Pratama terhadap surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan proses peralihan hak atas tanah
by: , PURWATININGSIH, Sri, et al.
Published: (2010)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PAJAK DALAM MENETAPKAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: SAKINA AMANI, 031714253047
Published: (2019)

MEKANISME PENERAPAN PEMINDAHBUKUAN TERHADAP PPH PASAL 23 KE PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. “CDE” JAWA TIMUR
by: AZHALEA AUGISTA RHEINASANDY, 151410713089
Published: (2017)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

KEWAJIBAN PEMBANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT BERDASAR PASAL 56 AYAT (1) KUHAP DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
by: DIAN SARI E. SEKEWAEL, S.H., 030943052
Published: (2017)