EVALUASI PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

• Main Authors: , LIEKE TIELUNG, ST., , Dr. Ely Susanto, MBA
• 格式: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• 出版: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
• 主題: ETD
• 在線閱讀: https://repository.ugm.ac.id/118613/; http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=58588

Penelitian ini membahas evaluasi pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri, yang tertuang dalam PP 129/2000. Semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam aspek ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi masalahmasalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan metode diskritif kualitatif untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran. Penelitian ini mengguna kan data sekunder dan data primer terkait dengan empat bidang kinerja yang dievaluasi. Selain itu, juga melakukan pendalaman terhadap situasi dan kondisi dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) di daerah kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk (Kabupaten Bengkalis). Dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbentuk melalui kebijakan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah Induk (Kabupaten Bengkalis). Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketergantungan fiskal yang lebih besar di daerah pemekaran berhubungan dengan besarnya alokasi belanja modal di daerah pemekaran