PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN

• المؤلف الرئيسي: NICO RUHUT FERNANDO LINGGA, 031042048 N
• التنسيق: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• اللغة: Indonesian; Indonesian
• منشور في: 2012
• الموضوعات: HD101-1395.5 Land use Land tenure
• الوصول للمادة أونلاين: http://repository.unair.ac.id/37114/1/gdlhub-gdl-s2-2013-lingganico-25172-4.abstr-y.pdf; http://repository.unair.ac.id/37114/2/16.pdf; http://repository.unair.ac.id/37114/; http://lib.unair.ac.id
• المؤسسة: Universitas Airlangga

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Akibatnya hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah dapat hapus dikarenakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Baik pemegang hak atas tanah maupun pihak kreditor yang terkena dampak kerugian akibat adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan bertambah penderitaannya bila tanah yang telah menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut oleh pemegang hak atas tanah telah dijadikan sebagai objek Hak Tanggungan. Maka dari itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sebagai ganti dari Perpres 65 tahun 2006, memberikan jalan keluar bagi pemegang hak atas tanah dan kreditor untuk tetap bisa menerima hak nya akibat adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bahwa bagi pemegang hak atas tanah akan mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan harga tanah yang dinilai oleh pnitia pengaaan tanah dan bagi Kreditor,tim penilai pengadaan tanah akan melakukan koordinasi dahulu dengan kreditor atas besaran ganti rugi yang diberikan, sesuai dengan piutang debitor. Sehingga hak kreditor tidak terlanggar akibat adanya pengadaan tanah.