Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktik Abuse Of Transfer Pricing
Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan ist...
Saved in:
| Summary: | Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer pricing dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini yang akan dikaji mengenai dasar dilaksanakannya transfer pricing dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kedua, mengenai penyelesaian sengketa terhadap adanya pratikk abuse of transfer pricing guna untuk mengurangi kerugian pendapatan suatu negara.
Dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memberikan slusi terhadap isu hukum yang ada. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam tesis ini adalah transfer pricing dapat dilakukan karena adanya hubungan istimewa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UU PPh. Akan tetapi akibat dari adanya hubungan istimewa tersebut, wajib pajak melakukan praktik abuse of transfer pricing yang bertujuan untuk memperbesar laba perusahaan dengan melaporkan penghasilan kurang semestinya karena adanya transaksi yang tidak dilaporkan pada harga wajar. Hal tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana karena penyalahgunaan wewenang. Saran yang dapat diberikan adalah pihak Dirjen Pajak seharusnya melakukan konseling terhadap wajib pajak, lalu melakukan Rencana dan Program Audit untuk selanjutnya dilakukan analisis resiko terhadap adanya transfer pricing. |
|---|