PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Studi Kasus Kota Yogyakarta

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta

Since the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and has been updated with shrimp Act number 32 of 2004, the Regional Governments has the authority to determine the structure of the regional organizations themselves. However, in practice, the authority owned by the Regional Govern...

وصف كامل

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, SUWARTO, , Prof. Dr. Warsito Utomo
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/99360/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=55486
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN JABATAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG)
بواسطة: PRAPTIWI, 090810829M
منشور في: (2010)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
بواسطة: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, وآخرون
منشور في: (2003)

Implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kudus
بواسطة: , SETIYANTI, Novita, وآخرون
منشور في: (2008)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
بواسطة: , NURMALA, وآخرون
منشور في: (2003)

Dinamika penempatan pegawai dalam proses restrukturisasi PP Nomor 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
بواسطة: , LUTURMAS, Anthon, وآخرون
منشور في: (2010)

Implikasi kebijakan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pada efektivitas penempatan pegawai di Kabupaten Biak Numfor
بواسطة: , KAWER, Theodorus, وآخرون
منشور في: (2003)

Analisis dampak kebijakan peraturan pemerintahan nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah :: Studi kasus di Kabupaten Barito Selatan
بواسطة: , ELLGOLAND, Yust, وآخرون
منشور في: (2003)

ANALISA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BELU-NUSA TENGGARA TIMUR (STUDI KASUS IMPLEMENTASI PPNOMOR 41 TAHUN 2007)
بواسطة: , Efraim Bria Seran, S. Ag, وآخرون
منشور في: (2011)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Ternate
بواسطة: , MARUA, Ahmad, وآخرون
منشور في: (2010)

KAJIAN AKADEMIK TERHADAP TATA KELOLA TI DAN STRUKTURAL CIO DI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 41 TAHUN 2007
بواسطة: , Tri Cahyo Nugroho, وآخرون
منشور في: (2012)

Proses pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003
بواسطة: , PUTRA, Toni Ermawan, وآخرون
منشور في: (2005)

Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Di Kota Surabaya
بواسطة: Bintan Aulia Habibah
منشور في: (2020)

Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
بواسطة: , AKIRNO, وآخرون
منشور في: (2002)

Analisis pembentukan Lembaga Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Yapen Waropen
بواسطة: , KIRIWENNO, Jan Alex, وآخرون
منشور في: (2004)

Dampak penataan organisasi pemerintah daerah terhadap aspek kepegawaian berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Timur :: Studi kasus
بواسطة: , PANDARANGGA, Abner, وآخرون
منشور في: (2006)

Tinjauan yuridis atas sinkronisasi vertikal dan asas keadilan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Pajak, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
بواسطة: , SUPRIYATNA, Endang, وآخرون
منشور في: (2009)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
بواسطة: ZAKRIS SR, S.H.
منشور في: (1996)

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
بواسطة: , Evi Askaryanti, SH, وآخرون
منشور في: (2013)

Efektifitas pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan terhadap Investasi di Bintan Kepulauan Riau
بواسطة: , NOVIA, Helda, وآخرون
منشور في: (2009)

Persiapan pelaksanaan kebijakan PP No.8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah di Kabupaten Simalungun
بواسطة: , HIA, Simesono, وآخرون
منشور في: (2004)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
بواسطة: , Elan Kurniawan, وآخرون
منشور في: (2014)

Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Aset Badan Usaha Milik Daerah
بواسطة: Detanti Asmaningayu Pramesti
منشور في: (2019)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
بواسطة: , DARWANTA, وآخرون
منشور في: (2009)

Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ende
بواسطة: , KOPONG, Kristoforus, وآخرون
منشور في: (2009)

Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan PP No.8 Tahun 2003
بواسطة: , HUTAMI, A.A. Istri Ari, وآخرون
منشور في: (2005)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian
بواسطة: , MUDITHA, R. Widya Budi, وآخرون
منشور في: (2002)

Studi evaluasi tentang proses pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Kepulauan Aru
بواسطة: , PATTY, Elias Penehas, وآخرون
منشور في: (2006)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
بواسطة: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, وآخرون
منشور في: (2005)

Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2001
بواسطة: , SUSANTO, Irwan, وآخرون
منشور في: (2003)

Kebijakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Kupang
بواسطة: , MANAFE, Abraham David Evil, وآخرون
منشور في: (2003)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG
بواسطة: Dheny Widiyastiti, 090810832 M
منشور في: (2010)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
بواسطة: KURNIA MULIASARI, 041310113006
منشور في: (2016)

Evaluasi kebijakan rekruitmen CPNS :: Studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang penerimaan CPNS tenaga honorer guru Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga
بواسطة: , SANTOSA, Setyo Iman, وآخرون
منشور في: (2010)

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Rusunawa Urip Sumoharjo Kota Surabaya
بواسطة: Himmah Febi Ihsani, 071511133022
منشور في: (2019)

Implementasi kebijakan peraturan daerah DKI Jakarta No.5 tahun 1994 tentang pengelolaan PBB
بواسطة: , ADJI, Darwis Muhammad, وآخرون
منشور في: (1998)

DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016
بواسطة: MOCHAMAD FARID EFENDI, S.H., 031424253027
منشور في: (2018)

Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa
بواسطة: , SALENGKE, Sam, وآخرون
منشور في: (2003)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
بواسطة: , Wiwi Erwina, وآخرون
منشور في: (2013)

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
بواسطة: , BADARUDDIN, Ibrahim Is, وآخرون
منشور في: (2002)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
بواسطة: , SUSILO, Fierman, وآخرون
منشور في: (2008)