PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DALAM PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - , Ratnawati ([Yogyakarta] : Lembaga Penelitian UGM, 2003)
Program reformasi admistrasi yang seharusnya dijalankan secara terus-menerus atau berkelanjutan oleh Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tampaknya tidak kunjung memberikan hasil yang memuaskan, yaitu tidak berhasil menyuguhkan tampilan birokrasi yang efisien dan bersemangat melayani masyarakat, bahkan sebaliknya birokrasi malah keropos oleh tindakan korupsi dalam berbagai bentuknya. Secara teoritis, argumentasi menarik mengenai mengapa tampilan birokrasi cenderung menurun oleh beberapa tindakan korupsi, karena disebabkan birokrat (pekerja publik) adalah manusia rasional. Mereka adalah individu yang berorientasi pada dirinya sendiri dan mengejar keuntungan ekonomi bagi dirinya. Artinya, birokrat adalah manusia ekonomi (economic man). Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi tentang salah satu alternatif penciptaan birokrasi yang ÂbaikÂ pada level yang relatif operasional. Sejak pertengahan 1980-an negara-negara kaya di Eropa, Amerika dan Australia telah mencoba menggeser model administrasinya, dari model birokrasi Weberian ke arah model New Public Management (NPM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kelayakan model NPM di Indonesia, khususnya dalam administrasi pemerintahan Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian survey-deskriptif terhadap para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan responden atau partisipan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang terdiri sejumlah 29 orang aparat/birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, 21 orang aparat/birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan 10 orang aparat/birokrat dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Program Pasca Sarjana/S2 UGM di Program Politik Lokal dan Otonomi Daerah, dan di Magister Administrasi Publik (MAP). Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, sekalipun tidak sangat optimistis, dapat diambil kesimpulan bahwa bagi administrasi pemerintahan di tingkat Kabupaten, NPM perlu dan layak untuk diterapkan. Jika memang pemerintah Kabupaten berminat untuk menerapkannya, urutan prioritas agenda reformasinya berturut-turut adalah : 1. penerapan analisis biaya Â hasil, 2. memperbaiki kontrol dan pelaporan, 3. optimalisasi proses kerja, 4. optimalisasi prosedur administrasi, 5. desentralisasi tanggung jawab terhadap sumberdaya, 6. global-budget/block grant (anggaran tidak perlu dirinci), 7. melakukan pengembangan kepegawaian, 8. memangkas atau merampingkan struktur organisasi, 9. membuat angket kepada penduduk/masyarakat, 10.memberikan anggaran yang dapat dihemat kepada instansi yang bersangkutan, 11.membuat definisi produk tiap instansi dan menerapkannya