Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, NENDRA, Bakti, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/78425/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39290
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Karakter Yayasan Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang NO. 28 Tahun 2004
by: Muhammad Rutabuz Zaman, -
Published: (2005)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

PENGGABUNGAN (MERGER) YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG HONOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: HENNY WIDJAJA SOEIDIPUTRI,S.H., 030010004 N
Published: (2003)

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: Anwar Borahima
Published: (2024)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Pengaruh Undang-undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang telah berdiri
by: , ANDRIYANI, Nur, et al.
Published: (2003)

TINJAUAN HUKUM STATUS BADAN YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DI KOTA YOGYAKARTA
by: , ERNA INDARWATI, et al.
Published: (2012)

Implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta di Samarinda
by: , SARIPUDIN, et al.
Published: (2004)

Sampak Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan-yayasan Sosial yang telah berdiri
by: , LANDE, Mozedayen Eirene Alfa, et al.
Published: (2006)

Upaya penyesuaian yayasan lama dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Singkawang :: Studi kasus pada Yayasan Persada Dharma
by: , JATAN, Dodon Almury Baron, et al.
Published: (2005)

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA YAYASAN SATUNAMA YOGYAKARTA
by: , Titik Haryati, SH, et al.
Published: (2012)

Persepsi penentu kebijakan di Rumah Sakit Swasta terhadap berlakunya Undang-undang Yayasan No.16/2001
by: , AJI, Rivan Danu, et al.
Published: (2004)

Dampak penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Sosial yang telah berdiri sebelumnya di Kota Yogyakarta
by: , ARINI, Ririn Frida, et al.
Published: (2003)

Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau
by: , AZRANI, Nur, et al.
Published: (2010)

PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN
by: NIRA HUSTIANA, S.H., 031524253064
Published: (2017)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981, UNDANG·UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG·UNDANG NO. 20 TAHUN 2001)
by: RINA MARIANA, 039914892
Published: (2003)

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)
by: Rina Mariana, -
Published: (2003)

Dampak Undang-undang Yayasan terhadap kedudukan hukum dan tanggungjawab pendiri Yayasan pada Yayasan-yayasan pendidikan di Kota Kupang
by: , BIFEL, Daniel, et al.
Published: (2007)

Komparasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang - Undang No.3 Tahun 1971 Dan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001
by: Bhayu Kurniawan, -
Published: (2006)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI YAYASAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 PADA YAYASAN SALAFIYAH ASYAFIâ��IYAH DI TUBAN
by: , NURIL AINI, et al.
Published: (2012)

KEDUDUKAN BADAN USAHA BERBADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI BADAN HUKUM OLEH UNDANG-UNDANG YAYASAN
by: NURUL JARIYATIN, 030942044
Published: (2011)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
by: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Published: (2010)

SATUAN TUGAS BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: FICARDO ESPINDA GAHATIKTA, 031311133207
Published: (2017)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008
Published: (2018)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TERHADAP YAYASAN
by: Ivana Wijaya, 030810279 N
Published: (2009)

MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SARI MANDIANA, 091070539
Published: (2017)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

LEVEL OF CORRELATION BETWEEN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG, UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, AND UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN IN SPATIAL PLANNING PERSPECTIVE
by: FEBRIANA BEWU MBELE, MARIA

LEVEL OF CORRELATION BETWEEN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG, UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, AND UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN IN SPATIAL PLANNING PERSPECTIVE
by: FEBRIANA BEWU MBELE (NIM: 24016003), MARIA

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)