Implementasi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku

Implementasi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, RANBALAK, Sebastianus, , Prof. H. Soehino, S.H
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/78405/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39270
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku
by: , ADJAIT, et al.
Published: (2001)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
by: Soejadi, R.
Published: (1984)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUM 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: LILIEK KAMILAH, SH.,M.Hum
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Liliek Kamilah, SH.,M.Hum
Published: (1995)

HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPRI/2000)
by: MIFTAKHUL HUDA, 039514261
Published: (2001)

Hak Uji Material Undang-Undang (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan Mpr Nomor III/MPRI/2000)
by: Miftakhul Huda, -
Published: (2001)

Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi langsung :: Studi kasus Pilkada Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
by: , SUPARTO, Utuh, et al.
Published: (2009)

WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM MENURUT PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: RAHMAWATI, 0308109653 N
Published: (2010)

Pertanggung jawaban Notaris dalam hal melakukan pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris
by: , PRASETYO, Agung Dwi, et al.
Published: (2007)

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , Sugeng Riyadi, et al.
Published: (2012)

PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , KAMARUDIN, SHI, et al.
Published: (2011)

Eksistensi penjelasan UUD 1945 pasca amandemen undang-undang dasar 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

KEPEMILIKAN REKAM MEDIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
by: , HASAN BASRI BORUT, et al.
Published: (2013)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam konteks pelaksanaan asas Demokrasi
by: , GULTOM, Robert Sahala, et al.
Published: (2006)

Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah Langsung Kota Magelang tahun 2005
by: , SAEFUDIN, Muhammad, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN PADA PT. INDOTRANS MANDIRI
by: Adinda Cahyafitri Kusumadanty, 151510713019
Published: (2018)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TERHADAP YAYASAN
by: Ivana Wijaya, 030810279 N
Published: (2009)

Konflik elit lokal dalam pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2007-2008
by: ABBAS, Rusdi J
Published: (2009)

KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , AL MASUDAH, et al.
Published: (2014)

CALON TUNGGAL DALAM PEMILU KEPALA DAERAH MENURUT SISTEM DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: HERIBERTUS HARI SUMARNO, 131314153059
Published: (2016)

PERSYARATAN SEORANG CALON PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: DAVID TRI PUTRA, 090710036 M
Published: (2009)

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)
by: ROFIQOTUL KHOIROT, 039614447
Published: (2000)

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)
by: Rofiqotul Khoirot, -
Published: (2000)

Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
by: , NOVRIYANTO, Agung Sulistyawan, et al.
Published: (2009)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Konsep “Antargolongan” Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)
by: Tiara Kumalasari
Published: (2019)

PASAL 32 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI DASAR KEWENANGAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM MEMERIKSA SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING
by: TRI ARI SULISTYAWAN, 030810125 M
Published: (2010)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

Pemilihan Presiden langsung berdasarkan UUD 1945
by: , SULASTINAH, Esti, et al.
Published: (2005)

MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SARI MANDIANA, 091070539
Published: (2017)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
by: , I Made Widiada,SH, et al.
Published: (2012)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar 1945
by: DEDY DWI SAMPURNA, -
Published: (2006)

Proses pemilihan Kepala Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: STudi kasus pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karang Anyar
by: , DWIPUTRANTI, L. Erni Februaria, et al.
Published: (2004)

ANALISIS PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJI~ UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , TANTO LAILAM, SH, et al.
Published: (2012)

Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
by: Dini Ika Ruliani
Published: (2020)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)