Akibat hukum di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 terhadap investasi dan perekonomian masyarakat Batam

Akibat hukum di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 terhadap investasi dan perekonomian masyarakat Batam

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, SIANTURI, Sahat, , Dr. M. Hawin, SH.,LL.M
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/73860/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=34725
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	Universitas Gadjah Mada

مواد مشابهة

Pelaksanaan investasi langsung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah :: Tinjauan atas investasi melalui skema dana bergulir antara pusat investasi pemerintah dengan Badan Pengatur Jalan Tol pada proyek pembangunan jalan tol
بواسطة: , SUTIAJI, Iwan, وآخرون
منشور في: (2009)

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TERHADAP YAYASAN
بواسطة: Ivana Wijaya, 030810279 N
منشور في: (2009)

Implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kudus
بواسطة: , SETIYANTI, Novita, وآخرون
منشور في: (2008)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
بواسطة: , Elan Kurniawan, وآخرون
منشور في: (2014)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
بواسطة: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, وآخرون
منشور في: (2003)

Kebijakan hukum pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga
بواسطة: , WIDHIARTO, Muhamad, وآخرون
منشور في: (2008)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
بواسطة: , SRI MURTININGSIH, SH, وآخرون
منشور في: (2012)

DAMPAK INVESTASI PEMERINTAH DI SEKTOR KONSTRUKSI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA: PENDEKATAN SNSE INDONESIA 2008
بواسطة: , Yurisman Adidarma, وآخرون
منشور في: (2013)

Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2007 terhadap kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam Bintan dan Karimun
بواسطة: , ARIZAL, Jon, وآخرون
منشور في: (2007)

Tinjauan hukum pelaksanaan peraturan daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang perpasaran swasta di Propinsi DKI Jakarta
بواسطة: , HAYATINA, وآخرون
منشور في: (2008)

Tinjauan yuridis tanggung jawab pengelola investasi pemerintah atas timbulnya kerugian negara
بواسطة: , CHOIRONI, Moch. Izma Nur, وآخرون
منشور في: (2009)

Kompleksitas Permasalahan Otonomi Daerah dalam Upaya Memperbaiki Iklim Investasi di Pulau Batam
بواسطة: , SUDIRMAN, Lu, وآخرون
منشور في: (2007)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
بواسطة: ZAKRIS SR, S.H.
منشور في: (1996)

AKIBAT KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITUR
بواسطة: ANDREAS PANJAITAN, S.H., 03141253055
منشور في: (2018)

Tinjauan yuridis indikasi pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT.PGN (Persero) Tbk distrik Batam :: Studi kasus distribusi gas oleh PT. PGN (Persero) tbk dengan PT. Dalle energi Batam
بواسطة: , USSU, Angela Chaterine Julia, وآخرون
منشور في: (2010)

Perekonomian Kabupaten Nias dan perkiraan akibat pemekarannya
بواسطة: , WARUWU, Toloni, وآخرون
منشور في: (2003)

Tinjauan hukum terhadap perizinan investasi di Kota Batam
بواسطة: , SIAHAAN, Eddy Robert, وآخرون
منشور في: (2007)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
بواسطة: KURNIA MULIASARI, 041310113006
منشور في: (2016)

Akibat Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bagi Para Korban Tindak Pidana
بواسطة: Cahyo Harjo Prakoso, -
منشور في: (2021)

ANALISIS PERUBAHAN LUAS MANGROVE PULAU BATAM AKIBAT REKLAMASI SETELAH PENETAPAN RTRW KOTA BATAM
بواسطة: Ainurrizqi, Alma

IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG LIMBAH DAERAH NO 63 TAHUN 2013 TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT
بواسطة: M. NINJA JAKA PUTRA, 070913006
منشور في: (2019)

Kemampuan Kabupaten Asahan untuk dimekarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
بواسطة: , SARAGIH, Arpian, وآخرون
منشور في: (2003)

Efektifitas pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan terhadap Investasi di Bintan Kepulauan Riau
بواسطة: , NOVIA, Helda, وآخرون
منشور في: (2009)

Pelaksanaan investasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bogor
بواسطة: , NURADI, وآخرون
منشور في: (2009)

Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Aset Badan Usaha Milik Daerah
بواسطة: Detanti Asmaningayu Pramesti
منشور في: (2019)

Proses penataan kepegawaian daerah di Kabupaten Sambas :: Studi tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
بواسطة: SYAFRUDIN, SYAFRUDIN, وآخرون
منشور في: (2005)

Pemberian otonomi oleh Pemerintah kepada Universitas Gadjah Mada :: Analisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
بواسطة: , NUGROHO, Priyono Dwi, وآخرون
منشور في: (2006)

Kesenjangan perekonomian antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 1993-2003
بواسطة: , JENTAYU, I Gusti Agung Rai, وآخرون
منشور في: (2005)

Pengaruh investasi sektor publik terhadap investasi sektor swasta pada perekonomian Indonesia periode 1971-1988
بواسطة: , TEDJA, I Nengah Baskara Wisnu, وآخرون
منشور في: (1992)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
بواسطة: , ISMAIL, Rushan, وآخرون
منشور في: (1987)

Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat sebagai payung hukum program pengembangan investasi daerah di bidang pengelolaan air minum
بواسطة: , WIDIYASTUTI, Sri, وآخرون
منشور في: (2009)

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
بواسطة: , Evi Askaryanti, SH, وآخرون
منشور في: (2013)

Penyelesaian kerugian negaar terhadap bendahara berdaasrkan peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007
بواسطة: , WULANDARI, Riyanita, وآخرون
منشور في: (2010)

PERENCANAAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA CV. X
بواسطة: NABILA WILDANIA, 151610713061
منشور في: (2019)

DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016
بواسطة: MOCHAMAD FARID EFENDI, S.H., 031424253027
منشور في: (2018)

MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PT. A
بواسطة: IKA AYU SULISTIYONINGRUM, 151410713012
منشور في: (2016)

KESIAPAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP TUJUAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
بواسطة: STEFANIE, 041511333056
منشور في: (2019)

ANALISIS KOMPOSISI PENYALURAN DANA PADA BANK-BANK YANG TELAH GO PUBLIC SEBELUM DAN SESUDAH DlBERLAKUKANNYA PAKET FEBRUARI 1991
بواسطة: DWI LUSI TYASING SWASTIKA, 099311426 M
منشور في: (1996)

Pelaksanaan ketentuan pasal 4 dan 5 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi PNS serta akibat hukumnya di kota Gorontalo
بواسطة: , THALIB, Mutia Cherawaty, وآخرون
منشور في: (2003)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
بواسطة: , Wiwi Erwina, وآخرون
منشور في: (2013)