Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, RAHARJA, Sugito, , Prof. dr. F. Sugeng Istanto, S.H
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/62162/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=23027
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Ahmad Fahmi Raharja, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang
by: , SOEWADHI, Andriyono, et al.
Published: (2005)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Fajar Anugrah, -
Published: (2003)

Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Laila Annisatin, L
Published: (2004)

PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: SURAHMAN, 099913265 M
Published: (2001)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku
by: , ADJAIT, et al.
Published: (2001)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
by: Sri Winarsi. SH., MH., et al.
Published: (2003)

Analisis dampak implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pontianak
by: , IRNAWATI, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAR AIR MINUM KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Laila Annisatin, 030010831 U
Published: (2004)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
by: , MAHMUDI, et al.
Published: (2003)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH (Kajian tentang Peradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II Kabupaten Sidoarjo)
by: MAHMUD JUNAIDI, 079514952
Published: (2000)

Optimalisasi peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta terhadap pemerintah kota Yogyakarta :: Studi kritis terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1949
by: , MUSTIKA, Lusiana, et al.
Published: (2002)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
by: , MARBUN, Makmur, et al.
Published: (2004)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

USULAN MODEL PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2001
by: Sugiatno, Yatno

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)

Proses pemilihan Kepala Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: STudi kasus pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karang Anyar
by: , DWIPUTRANTI, L. Erni Februaria, et al.
Published: (2004)

Kewenangan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Propinsi Jawa Timur Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
by: YUSA MIAFAIMAH, -
Published: (2003)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ALICE ANGELICA, 090410182 MH
Published: (2008)