ALTERNATIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF GENDER BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MADURA
Problemsfaced by Women Migrant Worker partly incurred in connection with the position of their woman role that have occurred since the time of recruitment process until departure and when returning back to their home areas. The presence of a legal loophole in the Law 39 of 2004 is one of the problem...
Saved in:
Main Authors: | Rahayu, Devi, Munir, Mishbahul |
---|---|
Format: | Article NonPeerReviewed |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2012
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/29085/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=12148 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Gadjah Mada |
Similar Items
-
Kebijakan perburuhan Philipina dalam melindungi buruh Migran
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2005) -
Implementasi kebijakan publik tentang perlindungan buruh migran perempuan dalam perspektif feminis :: Studi kasus di Desa Pesuningan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen
by: , HIDAYAH, Nur, et al.
Published: (2004) -
Buruh Migran Perempuan Di Luar Negeri: Tindak Pelecehan Saat Bekerja
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004) -
KEKERASAN TERHADAP BURUH PEREMPUAN
SEKTOR INDUSTRI SEPATU DI TANGERANG
(Studi Perspektif Gender)
by: Sanggam Magda Lasmaria Siahaan
Published: (2017) -
Biar Aku Yang Menentukan :: Dialektika identitas buruh migran sebagai perempuan Jawa
by: , JAHJA, Ranggoaini, et al.
Published: (2006)