EVALUASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO) - ADIYARTI, AMIN (Universitas Gadjah Mada, 2016)
Intisari:Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa reformasi. Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang menjadi tuntutan publik tapi juga akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itulah pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Permasalahan yang terjadi di Kabupten Kulon Progo ialah pada tahun 2014, Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami peningkatan kategori dalam penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut menunjukkan masih ada kekurangan dalam implementasi SAKIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan indikator kinerja, mendeteksi faktor-faktor penyebab permasalahan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Performance Blueprint digunakan untuk menganalisis ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah berorientasi pada service delivery outcome. Faktor-faktor yang memyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas kinerja di tingkat SKPD ialah perubahan peraturan perundangan, sosialisasi yang tidak tepat sasaran, kuantitas dan kualitas SDM, dan data kinerja yang tidak akurat. Sedangkan pada tingkat Pemda disebabkan belum adanya konsistensi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan perbedaan persepsi di antara evaluator. Strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pendampingan untuk SKPD, mengadakan koordinasi triwulanan dan membangun sistem informasi yang terintegrasi.