Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =

Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =

The objectives of this research are to understand the definition of debt as stipulated in the Act no. 4/1998 on Bankruptcy and its implementation in the court decision, and to study the legal considerations that the judges use in deciding a case of bankruptcy resulting from debt. This is a normative...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Perpustakaan UGM, i-lib
Format:	Article NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	Jurnal i-lib UGM
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/24445/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=7420
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , HUTAGALUNG, Sahat M, et al.
Published: (2004)

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 4- TAHUN 1998
by: APRILIA RtlCHMAWATI, 039814672
Published: (2002)

Telaah atas pengertian utang dalam hukum kepailitan
by: , JAZULI, Akhmad, et al.
Published: (2004)

HAK KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
by: SHINTA HADIYANTINA, 099913242 M
Published: (2001)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR INSOLVEN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO. 4 TAHUN 1998
by: R. ISHA WIYONO, 039814744
Published: (2003)

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Insolven Menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998
by: R. Isha Wiyono
Published: (2003)

TINJAUAN YURIDIS BATASAN MINIMAL UTANG DALAM SYARAT KEPAILITAN UNDANG â�� UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NIAGA NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG KEPAILITAN PT. TELKOMSEL)
by: , RADEN RACHMAT HADI, et al.
Published: (2013)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

INKONSISTENSI ANTARA UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
by: YOGI HIDAYAT, 031311133247
Published: (2016)

ALASAN-ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
by: Yanuar Suparhadi, 030810550 M
Published: (2010)

ZERO HOUR RULE TERHADAP PERIKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: RISMA CAHYA YUDITA PRATAMA, 031511133134
Published: (2019)

KEPAILITAN ATAS PERUSAHAAN EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PT INTI KAPITAL SEKURITAS)
by: MUHAMMAD HAFIZH WICAKSONOADHI, 031311133124
Published: (2017)

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998
by: , SUYADI, et al.
Published: (2000)

KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Efendy H. Purba, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (UU NO. 4 TAHUN 1998)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Kontruksi hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
by: , SUPRIYADI, Ahmad, et al.
Published: (2003)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
by: , TOPANI, Irawan, et al.
Published: (2007)

KEKHUSUSAN HUKUM MATERIIL DAN HUKUM FORMIL PENGADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHNN 2000
by: HARDIANTO WIDODO, 039714562
Published: (2003)

KEKHUSUSAN HUKUM MATERIL DAN HUKUM FORMIL PENGADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
by: HARDIANTO WIDODO, -
Published: (2003)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
by: , KADIR, Andi Yusuf, et al.
Published: (2007)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :: Studi kasus Putusan Nomor: 476/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Jogjakarta
by: , YUSNO, Mellany, et al.
Published: (2005)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
by: BAHWONO ERWANTORO, 030010892U
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KECIL MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITOR (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)
by: , Jamaslin Purba, et al.
Published: (2013)

Abortus Provocatus Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
by: Dian Anggraini, -
Published: (2005)

USAHA BANK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1590.K/Pid/1993)
by: Miranda, 039313663
Published: (1996)

Boinah menurut hukum adat Aceh (Tinjauan mengenai pengertian, kedudukannya di dalam hukum adat tanah dan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960)
by: , SOESILOWATI, Roestini, et al.
Published: (1993)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO.4 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PT MODERNLAND REALTY TBK, TANGERANG, JAWA BARAT)
by: ANA ERSANTO, 039614380
Published: (2000)

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998: Studi Kasus PT Modernland Realty TBK, Tangerang, Jawa Barat
by: Ana Ersanto
Published: (2000)

Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Perpajakan dan Penerapannya Terhadap Pelaku KKN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Sherly Fitriyana, et al.
Published: (2014)

Penyelesaian Sengketa Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001
by: Agung Sujatmiko, -
Published: (2016)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Pengelolaan utang badan layanan umum kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharan negara
by: , SOLISA, Saul, et al.
Published: (2010)