Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =

Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =

The objectives of this research are to understand the definition of debt as stipulated in the Act no. 4/1998 on Bankruptcy and its implementation in the court decision, and to study the legal considerations that the judges use in deciding a case of bankruptcy resulting from debt. This is a normative...

وصف كامل

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	Perpustakaan UGM, i-lib
التنسيق:	مقال NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
الموضوعات:	Jurnal i-lib UGM
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/24445/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=7420
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
بواسطة: , ELISABETH, Vera, وآخرون
منشور في: (2004)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
بواسطة: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, وآخرون
منشور في: (2002)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
بواسطة: , HUTAGALUNG, Sahat M, وآخرون
منشور في: (2004)

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 4- TAHUN 1998
بواسطة: APRILIA RtlCHMAWATI, 039814672
منشور في: (2002)

Telaah atas pengertian utang dalam hukum kepailitan
بواسطة: , JAZULI, Akhmad, وآخرون
منشور في: (2004)

HAK KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
بواسطة: SHINTA HADIYANTINA, 099913242 M
منشور في: (2001)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR INSOLVEN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO. 4 TAHUN 1998
بواسطة: R. ISHA WIYONO, 039814744
منشور في: (2003)

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Insolven Menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998
بواسطة: R. Isha Wiyono
منشور في: (2003)

TINJAUAN YURIDIS BATASAN MINIMAL UTANG DALAM SYARAT KEPAILITAN UNDANG â�� UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NIAGA NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG KEPAILITAN PT. TELKOMSEL)
بواسطة: , RADEN RACHMAT HADI, وآخرون
منشور في: (2013)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
بواسطة: , SUBARDIMAN, Tri, وآخرون
منشور في: (2002)

INKONSISTENSI ANTARA UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
بواسطة: YOGI HIDAYAT, 031311133247
منشور في: (2016)

ALASAN-ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
بواسطة: Yanuar Suparhadi, 030810550 M
منشور في: (2010)

ZERO HOUR RULE TERHADAP PERIKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
بواسطة: RISMA CAHYA YUDITA PRATAMA, 031511133134
منشور في: (2019)

KEPAILITAN ATAS PERUSAHAAN EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PT INTI KAPITAL SEKURITAS)
بواسطة: MUHAMMAD HAFIZH WICAKSONOADHI, 031311133124
منشور في: (2017)

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998
بواسطة: , SUYADI, وآخرون
منشور في: (2000)

KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
بواسطة: , Efendy H. Purba, وآخرون
منشور في: (2013)

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (UU NO. 4 TAHUN 1998)
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (1999)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
بواسطة: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, وآخرون
منشور في: (2012)

Kontruksi hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
بواسطة: , SUPRIYADI, Ahmad, وآخرون
منشور في: (2003)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
بواسطة: , TOPANI, Irawan, وآخرون
منشور في: (2007)

KEKHUSUSAN HUKUM MATERIIL DAN HUKUM FORMIL PENGADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHNN 2000
بواسطة: HARDIANTO WIDODO, 039714562
منشور في: (2003)

KEKHUSUSAN HUKUM MATERIL DAN HUKUM FORMIL PENGADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
بواسطة: HARDIANTO WIDODO, -
منشور في: (2003)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
بواسطة: , AGUSTINA, Fitria, وآخرون
منشور في: (2004)

Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
بواسطة: , KADIR, Andi Yusuf, وآخرون
منشور في: (2007)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
بواسطة: , ZULFIANI, Anita, وآخرون
منشور في: (2008)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
بواسطة: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, وآخرون
منشور في: (2006)

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :: Studi kasus Putusan Nomor: 476/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Jogjakarta
بواسطة: , YUSNO, Mellany, وآخرون
منشور في: (2005)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
بواسطة: BAHWONO ERWANTORO, 030010892U
منشور في: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
بواسطة: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
منشور في: (2005)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KECIL MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITOR (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)
بواسطة: , Jamaslin Purba, وآخرون
منشور في: (2013)

Abortus Provocatus Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
بواسطة: Dian Anggraini, -
منشور في: (2005)

USAHA BANK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1590.K/Pid/1993)
بواسطة: Miranda, 039313663
منشور في: (1996)

Boinah menurut hukum adat Aceh (Tinjauan mengenai pengertian, kedudukannya di dalam hukum adat tanah dan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960)
بواسطة: , SOESILOWATI, Roestini, وآخرون
منشور في: (1993)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO.4 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PT MODERNLAND REALTY TBK, TANGERANG, JAWA BARAT)
بواسطة: ANA ERSANTO, 039614380
منشور في: (2000)

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998: Studi Kasus PT Modernland Realty TBK, Tangerang, Jawa Barat
بواسطة: Ana Ersanto
منشور في: (2000)

Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Perpajakan dan Penerapannya Terhadap Pelaku KKN
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (1999)

JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
بواسطة: , Sherly Fitriyana, وآخرون
منشور في: (2014)

Penyelesaian Sengketa Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001
بواسطة: Agung Sujatmiko, -
منشور في: (2016)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
بواسطة: , PRASETIO, وآخرون
منشور في: (2009)

Pengelolaan utang badan layanan umum kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharan negara
بواسطة: , SOLISA, Saul, وآخرون
منشور في: (2010)