Studi hukum kritis terhadap privatisasi air dalam kerangka hak asasi manusia - Perpustakaan UGM, i-lib ([Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2003)
Dalam perspektif studi hukum kritis, perubahan UU No.11 Tahun 1974 tentang Perairan, mengindikasikan adanya tekanan aktor-aktor globalisasi dalam melegalkan privatisasi air di Indonesia. Dalam menghadapi tekanan aktor-aktor globalisasi itu, ternyata Pemerintah tidak berdaya. Sebagai akibatnya, hak atas air yang dalam kontelcs HAM disebut sebagai hak dasar (a fundamental right), menjadi tak terlindungi dan sulit terpenuhi. Untuk mensikapi hukum sumber daya air yang kapitalistik, bertentangan dengan HAM dan keadilan, diperlukan kecerdasan dan kreativitas, yakni dengan meninggalkan pola pikir positivistik dan berganti ke pola pikir substantif, serta mengacu pada filosofi dan nilai-nilai yang berpihak kepada kepentingan bangsa sendiri