Konsep Dan Implementasi Hukum Humaniter Internasional dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Penegakan Hukum Humaniter lnternasional (HHl) dan Hukum Hak Asasi Manusia lnternasional (HAMI) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas. Prinsip ini menentukan bahwa negara wajib untuk mengakui, mengatur, menghormati, memajukan dan melindungi HHI dan HAMI diseluruh sendi-sendi penyelenggar...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Conference or Workshop Item PeerReviewed |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2012
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repository.ugm.ac.id/136618/1/Buku%20Red%20Cross%20For%20Humanity%20Koprs%20Sukarela%20Palang%20Merah%20Indonesia.pdf https://repository.ugm.ac.id/136618/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Universitas Gadjah Mada |
| اللغة: | English |
| الملخص: | Penegakan Hukum Humaniter lnternasional (HHl) dan Hukum Hak Asasi Manusia lnternasional (HAMI) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas. Prinsip ini menentukan bahwa negara wajib untuk mengakui, mengatur, menghormati, memajukan dan melindungi HHI dan HAMI diseluruh sendi-sendi penyelenggaraan negara. Pelaksanaan prinsip ini dapat diukur dari dua indikator yaitu pembentukan dan pelaksanaan instrumen hukum dan kelembagaan HAM baik dibidang eksekutif, legislatif dan judikatif. Di lndonesia, prinsip ini diatur dan diakui keberadaanya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasia dan juga dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang ratifikasi lndonesia terhadap Konvensi- Konvensi Jenewa 1949. |
|---|