ANALISIS MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PENERAPAN E-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - FACHRUROZIN, FACHRUROZIN ([Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2015)
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan merubah sistem pengadaan barang/jasa dari cara konvensional ke sistem electronic Procurement. Implementasi sistem e-Procurement dimulai pada tahun 2008 sampai dengan saat ini pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk sebuah lembaga yang ditugaskan untuk mengelola sistem e-Procurement yaitu Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimanakah Pemerintah Kota Yogyakarta mengelola perubahan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini telah dilakukan sejak pertengahan Mei sampai dengan Pertengahan Agustus 2014. Lokasi penelitian berada di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui obeservasi, wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh kunci, serta telaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan terhadap sistem pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta telah dikelola sesuai dengan kaidah manajemen perubahan. Penanda dari proses perubahan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan serta tahap penguatan secara praktis telah dijalani, meskipun di dalamnya memiliki keterbatasan dari sisi konseptual. Tujuan dan manfaat diterapkannya e-Procurement telah menunjukkan adanya keberhasilan, dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan sistem e-Procurement terbukti lebih cepat karena hanya memerlukan waktu 14-18 hari kerja. Sedangkan sistem konvensional prosesnya lebih lama karena memerlukan waktu lebih dari 30 hari kerja. Pada saat tender masih secara konvensional kepanitiaan tender tersebar di Satuan Kerja Perangkatr daerah (SKPD) dan memerlukan ratusan orang sebagai panitia. Setelah menerapkan e-Procurment, kepanitiaan terpusat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan hanya membutuhkan puluhan orang. Jumlah provider yang menjadi peserta tender juga megalami peningkatan yang berarti, pada awal implementasi yakni tahun 2008 diikuti oleh 185 provider, pada tahun 2013 telah diikuiti hingga 3000 provider. Pelajaran yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan hingga staf sebagai eksekutor di lapangan yang merupakan faktor penting kunci keberhasilan dari penerapan e- Procurement di Kota Yogyakarta. Kata Kunci: Manajemen Perubahan, Sistem e-Procurement, Sistem Pengadaan Konvensional