URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS

This study is aimed to assess the urgency of the obligation of the attachment of appearerâ��s finger prints and its implementation on the minute as well as to examinethe legal effect of the minute without fingerprints based on the Article 16 paragraph (1) letter C Act Number 2 Year 2014. This resear...

وصف كامل

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	, GERNALIA NOVA P, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
التنسيق:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
منشور في:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
الموضوعات:	ETD
الوصول للمادة أونلاين:	https://repository.ugm.ac.id/134425/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=76913
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	Universitas Gadjah Mada

مواد مشابهة

Telaah Penggunaan Sidik Jari Penghadap Yang Dilekatkan Pada Minuta Akta Pasca Revisi Undang-Udang Jabatan Notaris
بواسطة: , NESIA ZARA FERINA, وآخرون
منشور في: (2014)

SIDIK JARI PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA
بواسطة: YOHANA HARIYANTO, 031214253134
منشور في: (2014)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
بواسطة: , Suprih Hidayat, S.Sos., وآخرون
منشور في: (2013)

Konsep “Antargolongan” Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)
بواسطة: Tiara Kumalasari
منشور في: (2019)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
بواسطة: Cris Septiani
منشور في: (2020)

Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
بواسطة: , NOVRIYANTO, Agung Sulistyawan, وآخرون
منشور في: (2009)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
بواسطة: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
منشور في: (2010)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
بواسطة: , AGUS SUBAGYO, وآخرون
منشور في: (2013)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
بواسطة: INE LISTIYANI, 031214253002
منشور في: (2014)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
بواسطة: Liliek Kamilah, SH.,M.Hum
منشور في: (1995)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
بواسطة: , DARWANCE, وآخرون
منشور في: (2014)

MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
بواسطة: SARI MANDIANA, 091070539
منشور في: (2017)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
بواسطة: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
منشور في: (2019)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
بواسطة: , Winarso, SH, وآخرون
منشور في: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
بواسطة: , Arrahmah Dhani, وآخرون
منشور في: (2011)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
بواسطة: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
منشور في: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
بواسطة: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
منشور في: (2005)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
بواسطة: , RIKA REFIANTY, وآخرون
منشور في: (2014)

PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
بواسطة: DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008
منشور في: (2018)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
بواسطة: GINA, 030810213 N
منشور في: (2010)

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
بواسطة: Anwar Borahima
منشور في: (2024)

Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
بواسطة: NIKEN YANUAR ANGGRAENI, -
منشور في: (2004)

Pembetulan Minuta Akta Apabila Terjadi Kesalahan Ketik Oleh Notaris Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014
بواسطة: RIZKY ICHWANSAH PUTRA, 031214253123
منشور في: (2014)

Analisis Yuridis terhadap Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 2004 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
بواسطة: , HAKIM, Faisal Luqman, وآخرون
منشور في: (2007)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
بواسطة: , DINIYAH, Makiyah Nur, وآخرون
منشور في: (2006)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
بواسطة: SAPUTRA, ADE, وآخرون
منشور في: (2014)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (1996)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
بواسطة: NASUTION, AMRI
منشور في: (2015)

Implikasi Yuridis Atas Penghapusan Pasal 93 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
بواسطة: Rafif Asyraf, '-
منشور في: (2021)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (1989)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
بواسطة: Perpustakaan UGM, i-lib
منشور في: (1986)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
بواسطة: , PRASETIO, وآخرون
منشور في: (2009)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
بواسطة: FAJAR ANUGRAH, 039814665
منشور في: (2004)

Ide Federasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
بواسطة: Fajar Anugrah, -
منشور في: (2003)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
بواسطة: , SARI, Wahyu, وآخرون
منشور في: (2006)

INKONSISTENSI ANTARA UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
بواسطة: YOGI HIDAYAT, 031311133247
منشور في: (2016)

KEJAHATAN NAMA DOMAIN YANG BERKAITAN DENGAN MEREK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
بواسطة: MUHAMMAD NIZAR, SH, 031514153041
منشور في: (2017)

STUDI KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM DALAM KONTEKS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
بواسطة: RIHANTORO BAYU AJI, 039814635
منشور في: (2002)

Studi Komparasi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Dalam Konteks Penegakan HAM Dl Indonesia
بواسطة: Rihantoro Bayu Aji, -
منشور في: (2002)

KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA JABATAN NOTARIS DALAM RUMUSAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
بواسطة: , Puspita Laxmi K., وآخرون
منشور في: (2014)