PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

The aims of the research titled Legal Protection Towards Government Employees By Employment Contract In The Law No. 5 of 2014 on Civilian State Apparatus are to know legal protection towards Government Employees by Employment Contract in the Law No. 5 of 2014 and to doing legal protection comparison...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, Aryudhi Permadi, , Dr. Ari Hermawan S.H., M.Hum.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/133712/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=74496
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: GALANG PERMANA, 031411131053
Published: (2018)

KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: NAONY FENTI ISTIQLALLIA, 031411133056
Published: (2018)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
by: DENNY BAGUS ERWANTO, S.H.
Published: (2015)

FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA
by: CAESAR AWALUDDIN RACHMAD S.A, 030111005 U
Published: (2005)

Fungsi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara
by: Caesar Awaluddin Rachmad S.A
Published: (2005)

Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
by: Hafidh Arighi, -
Published: (2020)

Perceraian bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , EROWATI, Eti Mul, et al.
Published: (1998)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
by: , MARBUN, Makmur, et al.
Published: (2004)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA NOTARIS/PPAT DALAM PEKERJAANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: , SERE NELLY YANA, et al.
Published: (2013)

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
by: , Yudhanto Haryono Dwiputro, et al.
Published: (2012)

Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
by: , GANAPI, Epi, et al.
Published: (2010)

Perlindungan Hak Cipta Penulis Di Aplikasi IPUSNAS Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
by: Alma Putri Dhiafira, '-
Published: (2021)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA IKATAN DINAS BESERTA PENDIDIKAN KEDINASAN APARATUR SIPIL NEGARA
by: RIZKY DWI TANTRI PUTRA, 031411131027
Published: (2018)

KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
by: TANTI NOVIANTI, 031214253029
Published: (2014)

Perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dalam perjanjian baku polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
by: , ANUGRAHANTO, Agung, et al.
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWENANGAN HAK ASAL-USUL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: MUARA JUANSA, 031111081
Published: (2016)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN MAKANAN DAN MINUMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
by: ADDINUL HAQ YAQUB, 031724153042
Published: (2019)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KULON PROGO
by: , YUSUF ARIFIN, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Yenny Taralita, SE, et al.
Published: (2011)

KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT RISALAH LELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
by: WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI, 031214253121
Published: (2014)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

PEMBEBANAN JAMINAN PADA OBJEK PESAWAT UDARA DAN PERLINDUNGAN KREDITUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: , Amelia Afifah, et al.
Published: (2013)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBERADAAN TIGA BUAH PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT â��Xâ�� DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: , Slamet Wahyudi, et al.
Published: (2012)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR I/1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
by: , PUSPANINGTYAS PANGLIPURJATI, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI KREASI BARU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 (Studi Kasus : Tari Kreasi Baru di Yogyakarta)
by: , Erniati, SIP, et al.
Published: (2011)

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: AHMAD H.B, 099812995-M
Published: (2000)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , PETRUS, Widagdo Mulyono, et al.
Published: (2002)

TANGGUNG GUGAT PESAWAT TANPA AWAK ATAU DRONE SIPIL PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: KHARISMA KUSUMA WIJAYA, 031311133099
Published: (2017)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Pendaftaran perjanjian lisensi menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1989 kaitannya dengan perdagangan bebas
by: M. Yusron Mz., 099411759 M.
Published: (1998)

KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
by: I MADE SUKRA, 030010033N
Published: (2019)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
by: Sri Winarsi. SH., MH., et al.
Published: (2003)