Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum - Ali Prakosa (2020)
Penelitian ini mengkaji putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum dengan secara spesifik terkait Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Tujuannya adalah untuk mengetahui ratio decidendi putusan tersebut dan tindakan hukum yang semestinya dilakukan oleh penuntut umum. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode penalaran deduksi. Berdaarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ratio decidendi yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby adalah pengajuan permohonan praperadilan tersebut telah memenuhi kriteria minimum pembuktian karena telah terdapat minimal dua alat bukti dan apabila kejaksaan sebagai Termohon II berkesimpulan bahwa alat bukti belum cukup setelah melewati proses bolak balik berkas dengan polisi, maka semestinya kejaksaan bisa melakukan penyidikan tambahan. Selanjutnya, putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum salah satunya adalah Putusan Praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby karena dalam salah satu amarnya memerintahkan penuntut umum melanjutkan penuntutan ketika proses penanganan perkara dalam tahap penyidikan karena : bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, perkara belum dinyatakan lengkap (P-21) untuk dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dan bertentangan dengan asas dominus litis, dan tidak adanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sebagai dasar untuk melanjutkan penuntutan.