Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perdagangan Berupa Penimbunan Barang Tertentu - Koes Dirgantara Adi Mulia (2020)
Dalam usaha memperoleh harta kekayaan melalui perdagangan barang tertentu, Pelaku Usaha terkadang menggunakan Korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan Badan Hukum. Perdagangan Barang Tertentu tersebut berpotensi dilanggar oleh Pelaku Usaha demi mendapatkan harta kekayaan, salah satunya dengan melakukan Penimbunan Barang Tertentu. Barang Tertentu merupakan konsep dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana barang yang diatur dalam konsep tersebut merupakan barang yang berada di wilayah kepabenanan, dan oleh instansi terkait dikenakan beberapa ketentuan, khususnya pelarangan untuk ditimbun. Barang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, lebih lanjut harus dikaitkan dengan konsep barang yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan manakala Pelaku Usaha terbukti melakukan penimbunan terhadap barang tersebut. Barang itu sendiri dalam konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, merujuk pada Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang ditetapkan melalui suatu Peraturan Presiden. Jenis dan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Penindakan terhadap pelaku penimbunan barang tertentu, hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur rumusan perbuatan pidana tersebut maupun mengkaji motif, sarana berupa Korporasi, dan dampak riil atas ketersediaan maupun stabilitas harga suatu barang atas perbuatan Pelaku Usaha. Hal tersebut mutlak dibutuhkan, agar penjatuhan pidana terhadap Pelaku Usaha didasarkan atas dasar hukum yang tepat, yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera dan ultimatum bagi Pelaku Usaha yang lain, untuk tidak melakukan penimbunan barang tertentu, yang selanjutnya berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat.