TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLISI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN HUKUM KEPEGAWAIAN - HERDITO PRABAGDO, 031714153014 (2019)
Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) di Indonesia pemerintah dapat menunjuk Pj, Pjs, Plt, dan Plh Kepala Daerah guna mengisi kekosongan kursi Kepala Daerah. Pada pelaksanaan Pikada Serentak 2018 Pemerintah mengangkat Perwira Tinggi Polri yang masih aktif yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai Penjabat Kepala Daerah. Penulis dalam penelitian ini ingin menganalisis penunjukan Perwira Tinggi Polisi sebagai Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dari sudut pandang hukum kepegawaian di Indonesia, dan mengkaji akan keabsahan penunjukan Perwira Tinggi Polisi sebagai Penjabat Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku anggota Kepolisian tidak dapat ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Daerah, dan terdapat ketidakabsahan Keputusan Tata Usaha mengenai penetapan anggota Kepolisian aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah yang dapat dimohonkan pembatalan di Peradilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang berkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha tersebut.