PENETAPAN USIA KAWIN SEBAGAI BENTUK UPAYA PERLINDUNGAN ANAK - AFNAN FANI, 031714253004 (2019)
Penetapan usia kawin merupakan sebagai upaya perlindungan anak didalam peraturan Perundang-undangan usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan Perempuan 16 Tahun ketentuan tersebut diatur didalam UU No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 7 ayat (1) akan tetapi didalam ayat (2) dalam hal penyimpangan ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Namun didalam UU No 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu: 1. Apa Ratio Legis Pengaturan ditetapkan usia minimum kawin.; 2. Ratio Decidendi hakim mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi usia kawin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian tesis adalah berdasarkan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dianggap sebagai deskriminasi dikarenakan perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dan bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan UU Perkawinan batas usia kawin wanita 16 Tahun dan laki-laki 19 tahun dan UU Perlindungan Anak yakni 18 tahun dan didalam UU Kesejahteraan Anak 21 Tahun maka selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan didalam hukum adat jawa seorang yang sudah mandiri dan dan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dikenal dengan istilah mentas dengan demikian penentuan batas usia kawin mereka yang belum dewasa selain usia namun sudah mentas maka dianggap patut/layak melakukan perkawinan.