PRINSIP PROPORSIONALITAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI - MA’RIFAH, 091170137 (2018)
Prinsip hukum penguasaan Negara atas pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Prinsip Negara Kesejahteraan yang bertujuan untuk Kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak. Kewenangan Negara dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan sistem Sentralisasi, dimana pengelolaan migas bersifat mutlak sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Pengaturan pengusahaan hulu migas dalam perundang-undangan migas saat ini menggunakan Production Sharing Contract (cost recovery) dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Production Sharing Contract cenderung lebih menguntungkan pihak Investor daripada mensejahterakan rakyat disebabkan oleh inefisiensi biaya operasional dan ketidakseimbangan kedudukan para pihak antara Pemerintah dan Investor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan mempergunakan empat (4) macam pendekatan, yaitu : (i) pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); (ii) pendekatan konseptual (conceptual approach); (iii) pendekatan kasus (case approach); (iv) pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini akan menelaah mengenai : a. Problema filosofis Production Sharing Contract (cost recovery) dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia belum mencerminkan jiwa Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945; b. Problema teoritis Negara dalam pengelolaan pertambangan hulu migas tidak secara langsung melalui BUMN/PMN atas Sumber Daya Alam Migas; c. Problema yuridis terkait Ketentuan Pasal 2 huruf c, Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split menyebutkan bahwa (c) Modal dan resiko seluruhnya ditanggung kontraktor, inkonsistensi terhadap Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui mekanisme kontrak bagi hasil, sepanjang didasarkan pada pembagian hasil produksi, Pemerintah akan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang adanya : perangkat hukum pertambangan migas tidak mencerminkan jiwa Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945, inkonsistensi dalam pengaturan pengusahaan hulu migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait sistem pengusahaan hulu dan kewenangan pengelolaan migas antara Pemerintah Pusat dan Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga secara horizontal perlu penyelarasan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan bidang energi dan pertambangan. Seyogyanya Pemerintah menerapan Prinsip Proporsionalitas dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dengan menggunakan model Kemitraan (partnership model) dan mengembangkan sistem pengusahaan hulu migas Indonesia dalam bentuk Production Sharing Contract (model Musyarakah wal Murabahah).