TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMEGANG IZIN ATAS TERJADINYA PEMBAKARAN LAHAN - MOH. IZZUDIN, S.H., 031624153012 (2018)
Dalam setiap kasus kebakaran hutan dan lahan, pemegang izin salalu menjadi pihak yang dipersalahkan dan dibebankan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) walaupun secara faktual pembakaran hutan atau lahan tersebut tidak dilakukan oleh pemegang izin. Selain itu, masyarakat juga mengalami dampak dari hal tersebut antara lain pencemaran udara dan berkurangnya lahan hijau karena untuk tujuan korporasi yang memperluas ekspansi bisnisnya, bagi korporasi di sekitar area kebakaran tersebut juga mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit, karena kehilangan aset berupa tanaman, biaya penanaman ulang, dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta biaya investasi aset baru. Permasalah yang akan dibahas adalah mengenai landasan pemidanaan bagi pemegang izin yang melakukan pembakaran lahan, dan mengenai ratio decidendi pemidanaan atas putusan pengadilan, terhadap pemegang izin yang melakukan pembakaran lahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) buruf (h) UU No. 32 Tahun 2009 tidak konsisten dan kontraproduktif dengan keberadaan Pasal 69 ayat (2) penjelasamya, yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas lahan minimal 2 (dua) hektar bagi per-kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Sementara beberapa peraturan yang melarang membuka lahan dengan cara membakar serta tangungjawab terhadap pemegang izin kebakaran diarea kerjanya antara lain Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang memuat frasa yang mewajibkan "pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya". UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Sehingga eksistensi Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 secara langsung berkorelasi dengan Ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, yang memuat frasa tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktiaan unsur kesalahan