TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - IMRON MASHADI, 031141030/MH (2018)
Pemikiran tentang kejahatan korporasi banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum. Doktrin hukum pidana universitas delinquere non potest, bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, dipengaruhi pemikiran keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum. Karenanya, korporasi tidak dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik mensyaratkan adanya kesalahan selain adanya perbuatan dan kerugian dalam tindak pidana melahirkan adanya pertanggungjawaban. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berhubungan dengan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana penerapan untuk business judgement rule terhadap direksi pada tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap direksi di lingkungan BUMN serta mengetahui sejauh mana penerapan business judgement rule melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach. Pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis mempergunakan teknik penelusuran bahan-bahan hukum yang tertulis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya perbedaan prinsip Doktrin Business Judgment Rule dan Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam hal beban pembuktian. Dalam Doktrin Business Judgment Rule, pihak yang menyatakan bahwa direksi beritikad tidak baik serta melanggar ketentuan fiduciary duty harus membuktikan dalil tersebut. Sebaliknya Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan, sampai direksi dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan perseroan tanpa melanggar dan telah memenuhi “fiduciary duty” dan beritikad baik sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perbedaan beban pembuktian tersebut menerangkan secara implisit bahwa hukum perusahaan di Indonesia bukan merupakan penerapan doktrin Business Judgment Rule. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.