PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DALAM SENGKETA PAJAK DAERAH - NADIA PERMATA EKASARI BISINGLASI, S.H, 031624253066 (2018)
Penulisan tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Wajib Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan dalam Sengketa Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan tentang pengajuan keberatan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak daerah tanpa harus dilanjutkan ke lembaga Pengadilan Pajak. Dalam konteks dimensi relasi antara para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak, di mana di dalamnya melibatkan pemerintah selaku fiskus dan rakyat selaku Wajib Pajak, maka Pengadilan Pajak ini semestinya menjalankan fungsi Perlindungan Hukum bagi rakyat di bidang pajak. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sengketa pajak daerah, yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang tercermin dari keputusan atau tindakan dari Pejabat pada jajaran Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang lainnya, yang dipermasalahkan oleh rakyat selaku wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap pengajuan keberatan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak daerah dan upaya hukum bagi wajib pajak terhadap surat keputusan keberatan dalam sengketa pajak daerah. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian hukum doctrinal research yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Akibat hukum atas pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas sengketa pajak Daerah adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang isi putusannya yaitu mengabulkan keberatan baik untuk sebagian atau seluruhnya, menolak keberatan, atau menambah jumlah pajak terutang. Upaya hukum bagi wajib pajak agar mendapatkan Perlindungan Hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Sarana hukum yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melindungi kepentingannya adalah melalui keberatan dan banding.