IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT YANG SUDAH DILAKUKAN - LUH INGGITA DHARMAPATNI, 031614253056 (2018)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, putusan pailit memiliki sifat serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Maka dari itu meskipun putusan pailit belum memiliki kekuatan hukum, namun putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun sedang dilakukan upaya hukum berupa Kasasi atau Peninjauan Kembali. Pada tesis ini penulis melakukan analisis yuridis mengenai implikasi hukum terhadap lelang eksekusi harta pailit jika terjadi pembatalan pailit akibat dari Putusan Kasasi atau Putusan Peninjauan Kembali.