PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ATAS PENGGABUNGAN DANA PENSIUN - DENI ANDRIYANI, S.Sos.,S.H., 031424253099 (2018)
Pengertian Dana Pensiun yang diketahui masyarakat umum adalah sebuah bentuk fasilitas Tabungan Jangka Panjang para pegawai, yang akan dinikmati hasilnya setelah pegawai yang bersangkutan pensiun dan hanya berlaku untuk kalangan pegawai pemerintah saja, seperti PNS, ABRI, Polisi. Namun secara yuridis, Pada tanggal 20 April 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengertian Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional, maka wujud dukungan pemerintah yaitu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah diwujudkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Sebagai badan hukum Dana Pensiun juga dapat melakukan penggabungan (merger) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya. Namun dalam upaya penggabungan tersebut banyak hal yang harus di perhatikan dalam perlindungan terhadap ha-hak peserta. Jangan sampai tindakan pengabungan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap hak peserta atas mamfaat pensiun baik bagi dirinya sendiri maupun bagi ahli warisnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini apakah Alasan Penggabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas Penggabungan Dana Pensiun. Hasil penelitian menunjukkan Alasan penggabungan (merger) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sama dengan penggabungan suatu perusahaan pada umumnya, yaitu : Untuk meningkatkan ekspansi / perkembangan usaha Dana Pensiun Karena pendiri/pengurus dana pensiun yang membubarkan diri, masalah-masalah internal dari DPLK, yaitu keterbatasan aset, sumber daya manusia yang belum memadai, teknologi Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya Selain itu, dengan melakukan penggabungan usaha maka DPLK dapat mengurangi pesaing atau mengurangi persaingan. Dalam hal terjadinya penggabungan Dana Pensiun yang secara hukum mengakibatkan status badan hukum dari Dana Pensiun tersebut berakhir maka secara otomatis Dana Pensiun tersebut dibubarkan. DPLK baru sebagai penerima penggabungan dari kepesertaan yang beralih dari Dana Pensiun sebelumnya. Peserta yang dialihkan dari DPLK yang membubarkan diri, bebas memilih DPLK lain yang menerima penggabungan. Peserta diberi kebebasan memilih dan menentukan mana DPLK yang diinginkan. Hal tersebut tidak mengurangi hak peserta untuk mamfaat pensiun. Secara spesifik mengenai perlindungan peserta di dalam penggabungan Dana Pensiun diberikan oleh Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 77 tahun 1992. Namun dari segi perlindungan yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masih belum lengkap substansinya, seperti upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh peserta / ahli waris yang dirugikan oleh tindakan merger ini tidak diatur lebih lanjut dalam Undangundang Dana Pensiun maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya