BANK CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KRISIS PERBANKAN - GABRIELIA FEBRIANTY SHOFIANA, 031311133075 (2017)
Sejarah Krisis 1998 membuat Indonesia membentuk suatu paradigma baru mengenai Corporate Governance di sektor perbankan yang kemudian dikenal sebagai Bank Corporate Governance. Paradigma tersebut mendorong perkembangan aktifitas perbankan sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian. Kemudian eksistensi Bank Corporate Governance sendiri juga didukung dengan perwujudan lain dari prinsip kehati-hatian yakni Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Manajemen Risiko. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penangnan Krisis Sistem Keuangan memperkenalkan konsep baru yakni bail-in dalam penanggulangan krisis yang disebabkan oleh sektor perbankan. Konsep tersebut diperkenalkan sebagai pengganti bail-out yang sebelumnya pernah diterapkan oleh Pemerintah dalam menangani kasus Bank Century, dengan dicabutnya Pasal 11 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Bank Indonesia. Konsep bail-in sendiri menekankan pada pendanaan penanganan bank yang harus bersumber dari bank itu sendiri, sehingga kesehatan bank yang diukur berdasar pada perwujudan prinsip kehati-hatian sangat berpengaruh kepada kemampuan bank dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tidak membedakan mekanisme penyelesaian hanya terbatas pada bank privat atau juga BUMN. Sehingga konsep bail-in ini berlaku menggantikan bail-out yang diterapkan baik bagi bank privat maupuan bank BUMN dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 beserta peraturan yang berlaku lainnya.