PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada adalah suatu amanat dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dipersiapkan untuk menangani sengketa hasil Pilkada dimana Pilkada ini akan dilakukan secara serentak di Indonesia....
Saved in:
主要作者: | |
---|---|
格式: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
語言: | Indonesian Indonesian |
出版: |
2017
|
主題: | |
在線閱讀: | http://repository.unair.ac.id/64302/1/FH.158.17%20.%20Per.p%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/64302/2/FH.158.17%20.%20Per.p%20-%20SEC.pdf http://repository.unair.ac.id/64302/ http://lib.unair.ac.id |
標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
機構: | Universitas Airlangga |
語言: | Indonesian Indonesian |
總結: | Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada adalah suatu amanat dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dipersiapkan untuk menangani sengketa hasil Pilkada dimana Pilkada ini akan dilakukan secara serentak di Indonesia.
Dalam melakukan pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada, dilakukan perbandingan dari beberapa negara yang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di Badan Peradilan Khusus, di Mahkamah Kosntitusi dan di Lembaga Non - Peradilan yang menjadi acuan untuk pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia.
Metode pendekaran untuk meneliti kasus ini adalah Pendekatan Perundang – undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Penelitian ini menganalisis tentang bentuk dari Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada dan menganalisis dari negara lain yang telah memiliki Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada sebagai acuan bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia. |
---|