PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK PADA ANAK - HAFIDI, 031414153043 (2016)
Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Apakah perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan telah dipenuhi dalam putusan Nomor 971/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 295/ Pid.B / 2013 / PN-TTD, Apakah ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan Penerapan hukum pidana (criminal law application), Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 295/Pid.B/2013/PN.TTD, menurut penulis Majelis Hakim tidak benarbenar memberikan perhatian terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kedua undang-undang yang didakwakan, sebenarnya sudah memberikan sanksi yang sangat tegas dan jelas bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sudah diatur sanksi yang sangat berat bagi pelaku kekerasan terhadap anggota keluarga. Tetapi yang sangat disayangkan adalah mengenai penerapannya oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak. Perlu dipertanyakan, dimanakah bentuk perhatian majelis hakim terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakuakan orang tuanya sendiri. Dalam kasus diatas majelis hakim yang memberikan putusan yang sangat rendah dari ancaman pidananya. Hakim hanya menjatuhkan pidana selama 5 bulan terhadap terdakwa, padahal seperti kita ketahui ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga adalah 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sedangkan terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 971/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim Berdasarkan analisa penulis, kesimpulan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah tepat. Menurut penulis, terdakwa bisa dijerat dengan pasal tersebut, karena unsur-unsur dari pasal tersebut bisa terpenuhi dan mengenai hukumannya agar lebih berat lagi dari yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.