EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK (CHILD LABOUR) DENGAN FOKUS ANAK JALANAN DI SURABAYA - Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St. (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2005)
Penelitian ini befokus pada kebijakan perlindungan anak jalanan di Surabaya. Fokus ini diambil karena dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. berikut permasalahan-permasahan yang timbul di dalamnya cenderung meningkat. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan penanganan maupun perlindungan anak jalanan yang komprehensif serta proses pengimplementasian yang efe1 tif. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kualitas hidup dan masa depan anak-anak jalanan sangat memperihatinkan. sementara mereka adalah aset. investasi SDM sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi/kualitas hidup anak yang memprihatinkan ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin bangsa ini mengalami lost generation (generasi yang hilang), mengingat pentingnya peranan generasi muda bagi kelangsungan pembangunan dan kelangsungan bangsa kelak. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya berkenaan dengan anak jalanan di Kota Surabaya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan¬kebijakan perlindunganlpenanganan anak jalanan yang diimplementasikan di Kota Surabaya serta mengetahui bagaimana efektivitas implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Penelitian ini bersifat deskriptif. dimana peneliti berupaya menggainbarkan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak. khususnya berkaitan dengan anak jalanan di Surabaya. Populasi penelitian ini adalah institusi pelaksana kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya. Informan penelitian ditarik secara the Systematic Selection Procedur, yaitu dengan menggunakan `purposive sampling atau informan bertujuan. yakni staf pada institusi terkait dengan anak jalanan yang dianggap memahami dan terkait dengan permasalahan. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah staf-staf pada dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan, serta beberapa staf dari LPA Jatim. Data dikumpulkan le«at wawancara secara langsung dengan pedoman wawancara bersifat terbuka. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan baik dalam bentuk tabel frekuensi maupun uraian-uraian kualitatif dengan penyajian bentuk naratif untuk memperoleh gambaran sedetail mungkin untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Dinas Sosial, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah sakit jiwa serta Kecan;atan dan Kelurahan. Daiam implementasinya, tidak jarang institusi-institusi ini melibatkan stakeholder-stakeholder lain. diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (misalnya LPA. Save the Children), termasuk rumah singgah-rumah singgah atau institusi pendidikan seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua dinas yang seharusnya berperan memiliki program penanganan anak jalanan. instansi yang mempunyai program khusus untuk menangani anak jalanan adalah hanya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedang instansi lain hanya mendukung bahkan kurang aktif. Sementara untuk kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya selama ini sudah berjalan. tetapi tidak dapat menjangkau semua anak jalanan di Surabaya (belum ada 1000 anak jalanan yang tertangani dari total 2.310 anak jalanan di Surabaya pada tahun 2003). Dari segi implementasinya, kebijakan maupun program tersebut masih belum efektif karena belum mampu mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam formulasi kebijakan. Ditambah dengan adanya realitas seperti program yang salah sasaran, karena tidak dilaksanakan secara khusus untuk anak jalanan; program tidak berkelanjutan serta kurang terkoordinasi dengan baik. Semua ini menyebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan anak jalanan dari tahun ke tahun. Adapun, faktor pendukung dan penghambat kebijakar. penanganan anak jalanan adalah belum tersediarya data base tentang anak jalanan yang akurat, yang memberikan informasi temang jumlah, sebaran mapun daerah asal anak jalanan sehingga upaya penanganannya menjadi lebih komprehensif. Selain itu, meski telah ada perundangan yang terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan dan kekerasan anak jalanan (dalam kerangka UU no 23 iahun 2002 tentang perlindungan anak), namun penegakannva belum efektif, serta belum tersosialisasikan dengan balk. Kalaupun ditegakkan, penegak hukum tidak punya perspektif tentang hak anak. Sella belum ada Perda yang memihak pada hak-hak anak (Perda Perlindungan Anak), meski LSM-LSM sedang berupaya tampak belum ada respon yang menggembirakan dari Pemkot Surabaya. Dan terakhir, kebijakan penanganan anak jalanan masih belum didukung dengan sumber daya yang memadai. baik berupa fasilitas, sumber daya manusia maupun sumber pendanan. Realitanya Pemkot belum cukup mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang, hat ini menunjukkan dampak dari pembangunan yang belum memihak pada orang miskin (pro poor development). Sebagai saran, agar implementasi kebijakan dan program penanganan anak jalanan di Kota Surabaya menjadi lebih efektif dan optimal. maka Pemkot Surabaya harus mulai mengagendakan formulasi perda perlindungan anak sebagai salah satu skala prioritas. Selain itu Pemkot Surabaya melalui instansi-instansi terkaitnya harus membuat program-program yang benar-benar dikhususkan untuk penanganan dan perlindungan anak jalanan yang didukung dengan pengalokasian sumber daya baik SDM, dana dan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk pelaksanaannya. Agar instansi-instansi terkait lebih intensif dalam melakukan operasi penertiban. pembinaan serta pemberdayaan terhadap anak jalanan, tcrutama dari segi ekonomi. pendidikan dan agamanya. yang diasumsikan merupakan basis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan. Upaya ini dapat dilakukan dengan koordinasi antar sektoral, serta kerjasama yang baik dengan LSM-LSM maupun intitusi pendidikan formal maupun informal. Perlu ditekankan pula bahwa pemberdayaan anak jalanan harus dilakukan bersama dengan pemberdayan keluarga mereka. Hal ini penting mengingat masyarakat dan negara yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas tumbuh dan berkembang dari dan dalam lingkungan keluarga yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, masalah anak termasuk anak jalanan perlu penanganan yang meliputi pula basis keluarga karena keluarga adalah penanggung jawab pertamalutama masa depan anak.