PELAKSANAAN HAK -HAK NORMATIF PEKERJA : Studi Tentang Tuntutan Pekerja dan Sikap Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Normatif Pekerja - Machsoen Ali, S.H., M.S. (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 1996)
Upah Minimum Regional (UMR) sebagai salah satu hak normatif pekerja telah diberlakukan seeara nasional terhitung mulai 1 April 1995, akan tetapi, seringkali hak normatif yang merupakan kontra prestasi pelaksanaan kewajiban itu baru dipenuhi setelah diwarnai oleh aksi unjuk rasa dikalangan pekerja. Bahkan di Jawa Timur ada 3 sub sektor industri yang berkeberatan untuk melaksanakan ketentuan UMR tanpa alasan yang jelas, yakni : Sub sektor perkebunan, sub sektor garmen dan sub sektor industri keeil. Penelitian lnl bertujuan untuk mengungkap permasalahan tentang hak-hak normatif apa saja yang diterima oleh para pekerja. Kemudian bagaimana sikap serta mekanisme pengusaha pada saat yang diterapkan. Penelitian lnl dilakukan di daerah Rungkut Industri dan Waru, berdasarkan pemikiran bahwa : Kedua daerah tersebut merupakan sentral industri yang eukup padat; Kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja oleh pengusaha seringkali terjadi; Pada umumnya hubungan industrial di kedua daerah tersebut memang sering bermasalah. Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan masalah perubahan. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan teknik analisis Univarian (: deskripsi satu Variabel) yang dipertajam dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya para pekerja dapat memperoleh (telah memperoleh) hak-hak normatifnya, meskipun untuk meraih tujuan tersebut harus melalui berbagai aksi unjuk rasa.